Suara.com - Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono seharusnya melantik pengurus baru DPP Kosgoro 1957 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Namun, kegiatan tersebut batal karena gedung tersebut tidak boleh mereka gunakan.
Menurut pengamatan Suara.com, pada pukul 15.00 WIB, beberapa kader yang hendak masuk kantor DPP dihalang-halangi petugas keamanan.
Lalu, terjadilah perdebatan. Anggota Kosgoro 1957 tetap bersikeras masuk ke area gedung untuk mengadakan jumpa pers.
Petugas keamanan gedung pun tetap berusaha menghentikan mereka. Petugas sampai mematikan lampu ruangan yang akan dipakai buat konferensi pers.
"Nggak boleh masuk bu, nggak ada kegiatan di sini, kegiatannya di Pecenongan, tidak boleh ada kegiatan di sini," kata salah satu petugas keamanan.
Pacenongan yang dimaksud petugas keamanan adalah tempat acara pelantikan pengurus Kosgoro di Hotel Redtop yang diselenggarakan Azis Syamsuddin.
Kendati dilarang petugas keamanan menyelenggarakan kegiatan di DPP, anggota Kosgoro tetap berusaha untuk menyelenggarakan jumpa pers.
"Kami juga bagian dari Golkar, masa nggak boleh, kami juga punya hak di kantor ini," kata Ketua Perempuan Kosgoro 1957 Nurlela.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Sabil Rahman mengatakan PPK harusnya melantik Gerakan Perempuan Kosgoro 1957, Barisan Muda Kosgoro 1957, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, dan Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957.
"Sebenarnya pada sore ini kami akan melaksanakan acara di DPP Golkar yakni pelantikan empat gerakan Kosgoro 1957. Kemudian yang anda saksikan, tadi jam 11.00 kantor Kosgoro digembok oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, tidak perlu kami sebutkan namanya yang tidak bertanggung jawab," ujar Sabil dalam jumpa pers.
Sabil mengungkapkan peristiwa ini membuktikan masih ada permasalahan di internal Golkar. Sabil mewakili Agung Laksono.
"Kata Pak Agung soal tempat bukan persoalan yang substansif dan sangat teknis, Kosgoro bisa mencari tempat yang jauh lebih baik dari ini, tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya kami ingin tunjukkan ke publik proses rekonsiliasi Golkar sudah berjalan dengan baik, karena Kosgoro bagian dari Golkar," katanya.
Sabil mengatakan Agung telah menginstruksikan agar tetap menjaga kebersamaan dan menjaga rekonsiliasi.
"Kata Pak Agung, agar teman-teman Kosgoro bertindak waras sehat dan rasional dan tidak terpancing untuk melakukan langkah-langkah lain," kata Sabil.
"Maka itu kami punya hak untuk memakai tempat ini, apalagi ini bagian dari rekonsiliasi partai sebenarnya, sebagai bagian dari Tri Karya yang tujuannya untuk memperkuat posisi Golkar. Kemudian yang terjadi hari ini itu sungguh kita sesalkan ada kejadian sore ini (pelarangan masuk DPP Golkar)," Sabil menambahkan.
Acara konferensi pers tetap berlangsung meski ruangan DPP gelap gulita karena listrik tidak dinyalakan petugas keamanan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional