Refly Harun (kiri) memaparkan pandangan RUU Pilkada di Jakarta, Minggu (21/9).[Antara/Puspa Perwitasari]
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sangat menyayangkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Jumat(12/2/2016) malam menjerat penegak hukum di Indonesia. Padahal, kata Refly seharusnya penegak hukum harus memberikan contoh yang baik bagi masyrakat dalam menegakkan hukum yang sebenarnya.
"OTT tadi malam makin menunjukan bahwa negara kita belum normal dalam pross pemberantasan korupsi yang masih terjadi dimanan mana, dan celakanya itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tahu hukum," kata Refly di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(13/2/2016).
Oleh karena itu, dia menyarankan kepada seluruh kalangan agar terus mendorong Komisioner KPK untuk terus berjuang dalam menegakkan hukum,khususnya dalam memberantas korupsi. Menurut Komisaris Utama Jasa Marga tersebut, korupsi yang masih merajalela saat ini harus diberantas.
"Tidak heran kita masih tetap berharap pada KPK, ternyata di wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan juga dimana-mana korupsi terus terjadi. Mau tidak mau dukungan kita kepada komisioner KPK harus diperkuat, siapapun dia," kata Refly.
Dia pun berharap agar Komisioner KPK yang ada saat ini dapat bekerja dengan baik dan menjalankan amanah rakyat yang sudah mereka terima.
"Mudah-mudahan mereka tetap amanah, dan OTT ini membuktikan bahwa mereka tidak berubah, mereka tidak hanya bicara pencegahan tapi penindakan," kata Refly.
Seperti diketahui, pada Jumat malam, satgas penyidik KPK menangkap seorang Kepala Sub Direktorat Pranata Perdata berinisial AS Mahkamah Agung. Bersamanya, KPK juga menangkap lima orang lainnya, dimana seorang Pengacara, seorang Pengusaha, seorang staf, seorang supir, dan seorang security. Dalam kasus dugaan penyuapan ini, KPK menyita dua buah mobil dan uang miliaran rupiah. Saat ini, keenam orang tersebut sedang diperiksa secara intensif selama 1×24 jam di Gedung KPK.
Komentar
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?