Gedung Baru KPK [suara.com/Oke Atmaja]
Dalam waktu tidak lama lagi, DPR akan segera mengirimkan draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini akan terjadi jika dalam pemungutan suara disetujui atau tidaknya revisi terhadap UU tersebut dimenangkan oleh suara yang mayoritas mendukung revisi.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun melihat ada misi terselubung dari DPR, sehingga ngotot untuk merevisinya.
"Sebenarnya saya melihat, kalau dari sisi DPR, mereka menginginkan KPK bila perlu tidak menjangkau praktek-prakterk yang dilakulan oleh DPR," kata Refly di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(13/2/2016).
Menurutnya hal tersebut dilakukan oleh DPR karena belajar dari dua kasus yang baru-baru ini menjerat kedua rekan mereka, yakni, Dewi Yasin Limpo dan Damayanti Wisnu Putranti. Komisaris Utama PT. Jasa Marga tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian itu, anggota DPR yang lain pun mulai khawatir. Karena katanya, tidak mungkin dalam melakukan korupsi itu hanya seorang diri saja.
"Kedua kasus tersebut meneyebabkan pada jangka pendeknya ada kekhawatiran karena yang lainnya terancam. Dalam jangka panjang tentang keamanan dan kenyamanan, karena ini kan kita bicara tentang biaya politik yang dan bukan tidak mungkin ada perspektif keserakahan disini," katanya.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kuatnya dorongan untuk merevisi UU KPK tersebut karena tidak bersatunya unsur pemerintahan. Terbelahnya pemerintah, dimana ada yang ingin memberantas korupsi, sementara yang lainnya ada yang masih tunduk pada partainya. Dengan demikian, kata Refly, yang tuduk pada partai ini akan ikut-ikutan melemahkan KPK.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi mampu menunjukkan kewenangannya. Sosoknya, powernya yang menentukan, karena dalam sistem legislasi kita, presiden mempunyai 50 persen kekuasaan legilasi. Sekali presiden katakan tidak, maka RUU tersebut tidak bisa disetujui dan disahkan," kata Refly.
Seperti diketahui, Revisi Undang-Udnang Nomor 30 Tahun 2002 sudah masuk dalam pembahasan di Badan legislasi (Baleg) DPR. Itu terjadi menyusul Revisi UU KPK sudah masuk dalam skala prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2016.
Salah satu poin dari empat poin yang sejauh ini dibicarakan adalah terkait penyadapan, yang oleh DPR harus dibatasi. Pembatasan tersebut melalui serangakian proses seperti keharusan ada perizinan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum melakukakan penyadapan. Usulan ini tentunya sangat bertentangan dengan praktek KPK selama ini, yang melakukannya hanya dengan izin Pimpinan KPK. Harapan DPR dengan adanya pembatasan seperti itu, penyadapan yang didasari balas dendam tidak akan terjadi.
Sementara, tiga poin lainnya adalah terkait tidak adanya kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3), Dewan Pengawas, dan Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Independen.
Komentar
Berita Terkait
-
Tak Terima Gubernur Riau Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
-
Penampakan Mobil yang Dipakai Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Saat Ditangkap KPK
-
Ribuan Dolar Singapura Disita KPK dari Ruang Kepala Imigrasi Jaksel Winarko
-
SETARA Institute Desak Prabowo Alihkan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK
-
KPK Bidik Aliran Uang di Kasus Imigrasi, SGD 8.500 Disita dari Ruang Kepala Imigrasi Jaksel
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan