Suara.com - Sikap Indonesia ditegaskan tetap alias tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan. Pernyataan ini ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum KTT AS-ASEAN.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk 'claimant state' dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California, Senin pagi waktu setempat atau Selasa pagi waktu Jakarta (16/2/2016) dengan perbedaan waktu California 15 jam lebih lambat dari Jakarta.
Ia menegaskan sikap Indonesia akan tetap yakni menganggap bahwa harus ada dialog yang baik agar masalah di kawasan itu segera selesai.
Presiden Jokowi menyerukan bahwa kawasan Laut Cina Selatan harus merupakan kawasan yang damai dan stabil.
"Hukum internasional harus dihormati dan rivalitas kekuatan besar harus dicegah," ujar Presiden.
Meski Indonesia merupakan non-claimant state, Indonesia terus berkontribusi dalam membangun kondisi saling percaya (confident building measures/CBMs) melalui berbagai kegiatan.
Sejumlah kegiatan yang dimaksud antara lain menyelenggarakan Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan semua pihak terkait.
Di samping juga melalui Formula 3+1 yang disepakati saat keketuaan Indonesia di ASEAN 2011 serta ASEAN Six Point Principles sebagai penegasan kembali sentralitas ASEAN. (Antara)
Berita Terkait
-
Kontrak Mandek, Tak Masuk Skuat, Mees Hilgers Makan Gaji Buta?
-
Football Institute Rilis Survei Kepuasan Suporter dengan PSSI Erick Thohir, Hasilnya Bikin Kaget
-
Riset Ungkap Kecepatan Internet Indonesia Nomor 2 Paling Lelet di Asia Tenggara
-
Bau Busuk Ma Ning Wasit Timnas Indonesia vs Irak: Daftar Hitam PSSI-nya China
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO