42.000 bidan pegawai tidak tetap (PTT) memprotes Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengenai rencana pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS tahun 2016. Akibat ingkar janji, komitmen Menpan RB pun dipertanyakan oleh bidan PTT.
"Bagaimana kelanjutan janji Menpan RB pada tanggal 23 Oktober 2015 untuk mengangkat bidan PTT menjadi CPNS yang berjumlah lebih kurang 42.000 kalau ternyata Pak Menteri ingkar janji?," tanya koordinator Forum Komunikasi Bidan PTT Indonesia, Elfi Anggraini pada rapat kerja Komisi II DPR Dan MenPAN RB di Kompleks DPR Senayan, Senin (22/2/2016).
Padahal, menurut Elfi, janji pak Yuddy waktu itu di hadapan para anggota DPR dan terpublikasi di pemberitaan di media nasional.
Elfi mengungkapkan, kondisi bidan PTT sungguh berat. Bidan PTT ditempatkan kerja di daerah terpencil, dan kesejahteraan bidan PTT masih sangat kecil. Di lain sisi, kata Elfi, bidan PTT dituntut untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak.
"Kami sudah mengabdi lebih dari 9 tahun. Harapan kami ada pada MenPAN RB. Kami jauh-jauh dari daerah untuk menagih janji beliau," ujar Elfi yang merupakan bidan PTT dari Padang, Sumatera Barat.
Dimintai tanggapan soal nasib bidan PTT, anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mengaku kecewa dengan Menpan RB. Irma bilang, seandainya beliau tidak omdo, dan asal menjanjikan tanpa mengecek ada tidaknya anggaran untuk hal tersebut, tentu ribuan bidan PTT tidak akan berpengharapan.
Sebagai jalan tengahnya, Irma meminta MenPAN RB mencarikan jalan keluar untuk hal ini jika tidak ingin dicap sebagai Menteri pemberi harapan palsu. Tanpa ada solusi dari MenPAN RB, Irma yakin akan ada gelombang demo ribuan bidan PTT se Indonesia.
"Saya yakin sebentar lagi kawan-kawan bidan PTT juga akan kembali turun ke jalan menagih janji MenPAN RB yang akan angkat bidan PTT menjadi CPNS. Ini tinggal ada atau tidak kemauan menterinya," tukas wakil ketua Fraksi Nasdem DPR itu.
Diketahui, rapat kerja Komisi II Dan MenPAN RB membahas penyelesaian pengangkatan tenaga honorer sebagaimana janji pemerintah yang akan diangkat menjadi CPNS tahun 2016.
Berita Terkait
-
Apakah 2026 Akan Ada CPNS? Ini Penjelasan Terbaru dari Pemerintah
-
Viral Usai Ditanyakan ke Wapres Gibran: Apa Itu Optimalisasi CPNS?
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Soal SD Rasa CPNS! Curhat Ibu Viral Bongkar Kurikulum Pendidikan yang Bikin Geleng Kepala
-
4 Fakta Seleksi CPNS 2026: Prioritas Rekrutmen ASN atau PPPK?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?