Suara.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA), meminta Mukernas IV PPP yang digelar 24-25 Februari di Hotel Mercure Ancol ditunda atau dibatalkan lantaran Muktamar yang diinisiasi oleh Waketum PPP Emron Pangkapi tidak memiliki landasan yang kuat.
Pernyataan itu disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu Indah Suryadharma Ali serta Ibu Fernita dalam silaturahmi bersama di Guntur, Jaksel, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (23/2/2016).
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan," kata Suryadharma.
Menurut dia, mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum justru kontraproduktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP.
"Mereka (Emron Pangkapi cs) terlalu terburu-buru. Ada apa ini? Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," ucap SDA.
Ia menilai mereka seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA Selaku Ketua Umum, jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah.
"Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil muktamar Jakarta dan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ucap Suryadharma Ali.
Ia menambahkan SK Menkumham tentang Perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. Apabila DPP Muktamar Bandung menyelenggarakan Mukernas dan Muktamar, kemudian ada pihak yang menggugat SK tersebut dan dikalahkan di pengadilan, maka hal itu justru membuat Islah di PPP ini semakin jauh api dari panggang, tuturnya.
Namun demikian, momentum ini hendaknya diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan prasangka adanya itikad baik dari pemerintah untuk penyelesaian konflik PPP yang berlarut-larut.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Spanyol Tarik Permanen Dubes dari Israel, Ketegangan Diplomatik Makin Memanas
-
Garda Revolusi Iran: Hai Musuh-musuh Kami, Menyerah atau Hancur Lebur!
-
Detik-detik Rudal Iran Hantam Israel: 5 Jam Hening, Sirene Berbunyi, Duaarrr!
-
Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
-
Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Menhaj Tegaskan Persiapan Haji 2026 Tetap On Schedule di Tengah Situasi Timur Tengah