Suara.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA), meminta Mukernas IV PPP yang digelar 24-25 Februari di Hotel Mercure Ancol ditunda atau dibatalkan lantaran Muktamar yang diinisiasi oleh Waketum PPP Emron Pangkapi tidak memiliki landasan yang kuat.
Pernyataan itu disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu Indah Suryadharma Ali serta Ibu Fernita dalam silaturahmi bersama di Guntur, Jaksel, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (23/2/2016).
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan," kata Suryadharma.
Menurut dia, mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum justru kontraproduktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP.
"Mereka (Emron Pangkapi cs) terlalu terburu-buru. Ada apa ini? Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," ucap SDA.
Ia menilai mereka seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA Selaku Ketua Umum, jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah.
"Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil muktamar Jakarta dan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ucap Suryadharma Ali.
Ia menambahkan SK Menkumham tentang Perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. Apabila DPP Muktamar Bandung menyelenggarakan Mukernas dan Muktamar, kemudian ada pihak yang menggugat SK tersebut dan dikalahkan di pengadilan, maka hal itu justru membuat Islah di PPP ini semakin jauh api dari panggang, tuturnya.
Namun demikian, momentum ini hendaknya diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan prasangka adanya itikad baik dari pemerintah untuk penyelesaian konflik PPP yang berlarut-larut.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Heran Febrie Adriansyah Dipanggil sebagai Tersangka, Pengacara: Baru Kali Ini Kami Lihat
- Nasi di Rice Cooker Cepat Bau dan Kuning? Begini 10 Cara Mengatasinya
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Gibran Perintahkan Sekolah Aktifkan UKS dan Gandeng Puskesmas Hadapi Dampak Karhutla
-
Debu Krakatau Mereda, Sekolah di Lampung Normal Lagi Langsung Gelar Salat Istisqa
-
Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
-
6 Cara Membuat Wajan Stainless Steel Baru agar Anti Lengket, Begini Triknya
-
Perang Minyak Dimulai? Iran Dituduh Dalangi Serangan Houthi di Laut Merah
-
Bank Jago Catat Kredit Rp26,6 Triliun pada Semester I-2026, Tumbuh 24 Persen
-
KLB Keracunan MBG di Pati: Korban Capai 269 Orang, BGN Ancam Tutup SPPG
-
Sindikat BBM Ilegal di Jambi Terbongkar: 8 Tersangka Ditangkap, 22,8 Ton Minyak Disita!
-
Pajak SPP-TDLN Berlaku: Jangan Buat Konsumen Jadi Kambing Hitam
-
Tecno Bawa AI ke Tablet, MEGAPAD 2 untuk Produktivitas dan SE 2 Jadi Teman Belajar