Suara.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, ada dua kategori terkait perdebatan atau kegaduhan politik yang terjadi di pemerintahan Indonesia, yakni perdebatan yang bermutu dan perdebatan tidak bermutu. Hal ini disampaikannya terkait perseteruan dua pembantu Presiden yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said, soal Blok Masela.
Adapun perdebatan yang bermutu, menurut Qodari, contohnya adalah perdebatan mengenai pembangunan gas alam cair abadi di Blok Masela dengan menggunakan skema kilang di darat (onshore) atau di laut (offshore). Demikian juga perdebatan soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut Qodari, perdebatan kedua pembantu Presiden terkait hal itu dalam hal ini bertujuan untuk pembangunan Indonesia.
"Kalau ribut soal Blok Masela dan juga Freeport, ini perlu, karena kaitannya (dengan) biaya operasional yang di dalamnya ada uang negara," ujar Qodari, dalam diskusi bertema "Menteri Ribut Bikin Ribet", di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Qodari menambahkan bahwa perdebatan tersebut bisa dikatakan memiliki unsur yang memiliki manfaat. "Perdebatan tersebut memiliki unsur kemanfaatan. Saya pikir ini perlu sekali. Ini 'gaduh' yang positif, agar media dan publik paham titik mana yang penting," tuturnya.
Sedangkan untuk perdebatan atau kegaduhan yang tidak bermutu, Qodari mencontohkan soal Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang menyindir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPDT) yang menyatakan kekesalannya terhadap Garuda karena ketinggalan pesawat dan terjebak delay.
"Kalau ribut yang (soal) menteri ketinggalan pesawat, maka menteri yang lain jangan ikut marah-marah. Nggak perlu ikut nyindir-nyindir. Itu perdebatan yang enggak mutu," ungkapnya.
Dalam diskusi ini, turut hadir antara lain Wakil Ketua DPR, Fadli Zon; anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa; Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi; serta Adhie M Masardi selaku Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO