Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan kualitas dari fasilitas media untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) tidak kalah dengan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun lalu.
"Fasilitas media center OKI kualitasnya tidak kalah dengan waktu KAA dan APEC, bisa dicek nanti," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Djoko Agung Harijadi dalam acara temu media di Hotel Century Park, Jakarta, Sabtu (5/3/2016) malam.
Djoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan ruangan media dengan kapasitas 500 orang yang didukung dengan konektivitas broadband internet 2 Gbps untuk 150 unit komputer.
Dia juga mengatakan akan menyediakan ruang konferensi pers yang mampu menampung 100 orang, dan ada beberapa mini studio untuk peliputan audio video oleh media televisi.
"Sampai besok kami telah siap," kata Djoko ketika dikonfirmasi mengenai kesiapan ruangan media untuk OKI.
Sebelumnya, pihak Kemenkominfo menyebutkan sebanyak 527 jurnalis dalam dan luar negeri dipastikan meliput KTT LB OKI yang berlangsung di Jakarta pada 6-7 Maret.
"232 media lokal dan 74 media asing sudah ambil 'badge' identitas. Sedangkan 66 media delegasi akan mengambil badge pada Minggu (6/3/2016)," kata Djoko.
Sementara itu, pada penyelenggaraan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 19-24 April 2015 lalu, Kemenkominfo menyiapkan ruangan seluas 5.850 meter persegi untuk fasilitas media peliput konferensi.
Ruang media tersebut didukung dengan konektivitas broadband internet 2 Gbps untuk 250 komputer dan 250 jaringan LAN. Ruangan khusus untuk konferensi pers pada Peringatan 60 tahun KAA 2015 berkapasitas 150 orang dan satu briefing room berkapasitas 50 orang.
Konferensi internasional tersebut diliput oleh hampir 800 wartawan dalam dan luar negeri dengan dua kota lokasi penyelenggaraan acara, yaitu Jakarta dan Bandung. (Antara)
Berita Terkait
-
Berapa Kekayaan Wanda Hamidah yang Berlayar ke Gaza? Bawa Bantuan untuk Warga Palestina
-
Pendidikan Wanda Hamidah yang Berlayar ke Gaza bareng Greta Thunberg
-
Profil Eric Cantona: Pemain Legendaris Ini Dukung Palestina, Tak Mau Israel di Pildun
-
Solidaritas untuk Palestina, Massa Gelar Aksi di Depan Kedubes AS
-
Wanda Hamidah Ungkap Alasan Nekat ke Gaza: Tak Bisa Diam Lihat Warga Palestina Dibantai
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah