Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Ratna Batara Munti. [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Baca 10 detik
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH Apik) selaku Kuasa Hukum Toipah , pembantu rumah tangga yang dianiaya anggota DPR Komisi IV Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, menyambangi gedung Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kedatangan LBH Apik juga menyerahkan petisi yang berjumlah 20 ribu yang dikumpulkan dari melalui petisi online change.org yakni petisi www.change.org/PenjarakanIvanHaz . Petisi tersebut mendukung putera mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dipecat dari keanggotaan DPR.
"Sekarang kita bawa lebih dari 20 ribu petisi dari masyarakat yang dikumpulkan change.org sampai sekarang masih berjalan, yang dukung agar Ivan mendapat sanksi berat berupa pemecatan,"ujar Direktur LBH Apik Ratna Batara Munti di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Ratna menuturkan, MKD harus memecat Ivan Haz karena telah banyak melakukan pelanggaran etik. Tak hanya itu, Ivan pun tak pernah hadir dalam rapat keanggotaan DPR.
"Dia (Ivan) lakukan penganiayaan yang sangat berat, bentuknya bukan saja kekejaman, penyekapan, perbudakan. Sehingga sidang MKD nya sudah level sidang panel, yang melibatkan tokoh masyarakat dan ahli. Sehingga kalau sidang serius, sanksi bukan skors dan sanksi yang ringan,"ucapnya.
Tidak hanya itu, LBH Apik juga menyerahkan ke MKD petisi yakni www.change.org/masinton. Petisi tersebut meminta kasus penganiayaan yang dilakukan anggota DPR Komisi III DPR Masinton Pasaribu kepada staf ahli Dita Aditya di proses secara hukum.
"Kita juga ingin MKD tidak hanya Ivan Haz, tapi juga Masinton terhadap Dita, secara etik sudah bisa di proses. MKD sudah datangi Rumah Sakit Aini, kita juga ingin tetap diproses, terlepas ada perdamaian. Perdamaian tidak serta merta hentikan bahwa faktanya ada pelanggaran etik dan penganiayaan," katanya.
Dirinya menambahkan, kedatangan MKD juga bersamaan dengan hari peringatan perempuan sedunia. Dirinya berharap ada persamaan di muka hukum.
"Jangan sampai korban-korban dalam relasi kekuasaan mudah-mudahan diintervensi mengenyampingkn penegakan hukum. Kalau nggak orang kaya bisa beli keadilan. Hanya orang miskin yang bisa diproses, orang kaya bisa pakai motif politik. Jangan sampai seperti itu. Ini ada masyarakat yang dukung lebih dari 20 ribu," imbuh Ratna.
Komentar
Berita Terkait
-
Gembira Prabowo Ambil Alih Polemik Pulau Aceh, Masinton PDIP: Gak Ada Hadiah-hadiahan!
-
Khawatir Polemik 4 Pulau Picu Masalah Baru Aceh-Sumut, Bupati Tapteng Masinton Bilang Ini
-
Hubungan Bobby Nasution dan Masinton Semakin Harmonis, Satu Mobil Medan-Banda Aceh
-
Masinton PDIP: Marsinah Lebih Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional daripada Soeharto!
-
Dari 'Samsul' Jadi Wapres: Pertemuan Gibran dan Masinton Pasaribu Curi Perhatian
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD