Suara.com - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu membantah anggapan empat pulau Aceh di Kabupaten Aceh Singkil yang kini masuk bagian wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, merupakan hadiah.
Masinton menegaskan tidak ada hadiah kepada wilayah Tapanuli Tengah maupun Sumatra Utara, sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial.
"Tidak ada hadiah-hadiahan," kata Masinton kepada Suara.com pada Minggu (15/6/2025).
Masinton mendukung polemik tersebut diselesaikan. Ia juga mendukung bila Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan.
"Mantap. Sudah betul itu," kata Masinton.
Mesti Dimusyawarahkan
Sebelumnya diberitakan, Masinton angkat bicara soal polemik 4 pulau dari Aceh yang dipindahkan ke Sumatera Utara. Keberadaan 4 pulau yang menjadi polemik tersebut memang berbatasan langsung dengan Tapanuli Tengah.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, terkait adanya polemik itu seharusnya bisa didudukan dan diselesaikan secara musyawarah.
"Polemik 4 pulau di perbatasan Provinsi Sumut (Kabupaten Tapanuli Tengah) dan Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Singkil) harus didudukkan dan dimusyawarahkan dalam bingkai semangat kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (NKRI)," kata Masinton kepada Suara.com, Sabtu (14/6/2025).
Baca Juga: Jadi Bulan-bulan Warga Aceh, Legislator NasDem Desak Prabowo Tegur Tito: Harus Beri Punishment
. (Suara.com/Hiskia)
Mantan anggota Komisi III DPR itu mengatakan, hal itu harus difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dengan mendengarkan seluruh pertimbangan historis, sosiologis dan geografis masing-masing daerah," ujar Masinton Pasaribu.
"Kabupaten Tapanuli Tengah adalah menjaga suasana harmonis di dalam masyarakat agar polemik 4 pulau ini tidak menimbulkan sentimen kedaerahan, karena hingga saat ini hubungan masyarakat Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil berlangsung baik harmonis," pungkas Masinton.
Diambil Alih Prabowo
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya yakni DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau dari Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
Menurutnya, dari hasil komunikasi itu, Presiden memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut.
Berita Terkait
- 
            
              Jadi Bulan-bulan Warga Aceh, Legislator NasDem Desak Prabowo Tegur Tito: Harus Beri Punishment
- 
            
              Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
- 
            
              Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
- 
            
              Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan
- 
            
              Debat Panas soal Ijazah, Roy Suryo Ledek Relawan Jokowi Nyontek: Baca Undang-undang Aja Gak Bisa
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
- 
            
              Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
Terkini
- 
            
              Apa Hebatnya Soeharto? Ini Balasan Politisi PSI ke PDIP
- 
            
              Ditemukan Ganja Sisa Hisap, Polisi Sebut Onad Merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 
            
              Setelah Dua Tahun Gelap, Warga Poso Akhirnya Nikmati Terangnya Listrik Berkat Program Pemerintah
- 
            
              Alhamdulillah! Mendikdasmen Naikkan Insentif Guru Honorer Mulai 2026, Jadi Segini!
- 
            
              Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
- 
            
              Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
- 
            
              Bagaimana Kondisi Onad Saat Ditangkap Narkoba? Ini Kata Polisi
- 
            
              Kasus Korupsi Jual Beli PGN, KPK Sita Kantor dan Pipa Gas di Cilegon
- 
            
              Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM
- 
            
              Polisi Sita Batang Ganja hingga Papir dari Onad, Istri Ikut Diamankan!