Masinton PDIP: Marsinah Lebih Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional daripada Soeharto!

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan bahwa buruh perempuan Marsinah lebih layak diberi gelar pahlawan nasional dibandingkan Presiden RI ke-2, Soeharto. Pernyataan itu disampaikan Masinton saat dimintai pendapatnya mengenai wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto yang kembali mencuat belakangan ini.

"Iyalah (Marsinah lebih layak). Ya apa pun Marsinah itu adalah simbol perjuangan ya, rakyat kecil, kaum buruh yang tertindas untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan," kata Masinton kepada wartawan usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5/2025). 

Marsinah dikenal sebagai aktivis pekerja yang juga buruh pabrik di Sidoarjo. Dia tewas secara misterius pada 1993, setelah aktif memimpin aksi mogok kerja memperjuangkan hak-hak buruh. Hingga kini, kasus kematiannya belum tuntas dan terus menjadi simbol ketidakadilan serta represi terhadap gerakan buruh di era Orde Baru.

Bagi Masinton, Marsinah bukan hanya sekadar korban, tetapi pejuang yang layak dihormati dan diakui perjuangannya oleh negara.

"Jadi ya bagi kita Marsinah itu adalah pejuang, pejuang yang memperjuangkan hak-hak buruh yang ditindas oleh kekuatan modal dan juga kekuatan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan," ucap Bupati Tapanuli Tengah tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa negara seharusnya berpihak pada perjuangan buruh, bukan justru melupakan sejarah kekerasan yang menimpa mereka. Ia mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak buruh, baik dalam aspek ekonomi maupun hak politik mereka untuk menyuarakan aspirasi.

"Maka hak-hak buruh ini harus kita jaga, baik itu hak ekonominya dan juga hak politik buruh dalam memperjuangkan aspirasinya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan aktivis buruh Marsinah tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

Pasalnya, usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses.

Baca Juga: Dipolisikan Jokowi Pakai UU ITE, Roy Suryo Tak Terima: Saya Perancangnya!

“Oh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.

“Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tutur Mensos Gus Ipul.

Proses Marsinah diganjar gelar pahlawan masih dalam tahapan pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur.

Sementara itu, Soeharto diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Hal ini disampaikan oleh Pengacara AMAR Law Firm sekaligus Advokat dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), Airlangga Julio. Informasi ini diakuinya disampaikan langsung oleh pihak Kemensos saat audiensi dengan Gemas yang melakukan demonstrasi menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional pada Kamis (15/5/2025).

"Tadi dari pihak Kementerian Sosial menyampaikan beberapa update ya. Pertama, usulan mengenai pahlawan Soeharto ini datang dari Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi) di tahun 2025," ujar Airlangga usai menghadiri audensi dengan pihak Kemensos.

Kemensos sendiri disebut sudah beberapa kali menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.