Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul meminta rekan-rekannya di Komisi III untuk berhati-hati memanggil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kalau tidak hati-hati, malah akan merusak citra anggota dewan, sebaliknya nama Ahok akan semakin melejit menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Saya minta teman-teman di panja hati-hati. Jangan pemanggilan ini malah merusak citra Komisi III. Tapi saya pikir pemanggilan ini malah akan melejitkan nama Ahok," kata Ruhut saat dihubungi Kamis (10/3/2016).
Paniti Kerja Penegakan Hukum Komisi III memanggil Ahok untuk agenda rapat dengar pendapat. Ahok akan dimintai penjelasan mengenai kebijakan penutupan kawasan Kalijodo dan kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
Untuk penertiban Kalijodo, Ruhut menilai sudah tepat. Bahkan, Ruhut menyanjung kinerja Ahok yang berhasil melaksanakannya. Kalijodo, katanya, merupakan jalur hijau dan memang harus dikembalikan ke fungsi semula.
"Baru dia, gubernur yang bisa mengatasi itu (Kalijodo)," kata politisi Demokrat.
Ruhut mengakui pemanggilan Ahok ke Komisi III sebenarnya masih dalam perdebatan, apalagi, motor penggerak pemanggilan Fraksi Gerindra.
"Saya belum tahu (akan dipanggil atau tidak), karena di dalam juga ada pro dan kontra," ujar Ruhut.
Sebelumnya, Ahok mengatakan masih berpikir-pikir untuk memenuhi panggilan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR.
"Tapi saya lihat saja, kalau saya bisa datang, ya datang. Yang berkuasa, yang terhormat gitu lho, lama-lama gue berantem nih," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Ahok menantang anggota DPR yang bersikeras memanggilnya untuk lebih dulu membuktikan apakah harta yang mereka miliki bersih atau tidak.
"Komisi III yang mau manggil saya suruh buktiin harta terbalik, harta mereka dulu, pakai mobil apa, bayar pajaknya berapa, baru ngomong sama saya," kata Ahok yang dulu pernah menjadi anggota Komisi III DPR.
Ahok meminta anggota Komisi III jangan kelewatan menggunakan kewenangan.
"Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagulah, gue juga mantan dari lu juga, DPR RI gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jadi nggak usah menggunakan kekuasaan salah pakailah," kata Ahok.
Ahok menilai perilaku anggota DPR tak beda jauh dengan perilaku anggota DPRD DKI Jakarta.
"Ini mirip-mirip DPRD kelakuan, mau panggil saya, panggil segala macam, oke, tapi dasarnya apa gitu lho," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu