Suara.com - Presiden Joko Widodo inspeksi mendadak ke gudang Bulog Triyagan, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016). Ini merupakan kegiatan Presiden di luar agenda.
Inspeksi mendadak dilakukan ketika Kepala Negara dalam perjalanan dari Universitas Sebelas Maret menuju Waduk Gandong, Karanganyar.
Kepala Negara didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di lokasi pada pukul 10.45 WIB.
Jokowi sengaja sidak karena ingin mengecek apa saja yang terjadi di sana saat petani panen.
"Kenapa serapan dari petani sudah mulai panen banyak tidak bisa terserap dengan baik," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan seharusnya Bulog dapat menyerap langsung gabah-gabah dari petani.
"Ini yang baru kita cari, kenapa tidak bisa menyerap, karena uangnya ada, anggarannya ada. Apa gabahnya yang kurang kering, atau masalah storage sulit, ini saya cek," ujar dia.
Jokowi menilai kesiapan Bulog masih kurang. Untuk pengeringan misalnya, mesinnya memiliki kapasitas hingga 80 ton per hari.
"Tapi satu minggu baru dapat 20 ton. Nah ini bisa ada problem di lapangan. Apakah memang pembeliannya tidak cepat ataukah karena ada sesuatu yang lain, ini yang baru dipelajari," kata Jokowi.
Menurut Kepala Negara mestinya Bulog mampu melakukan penyerapan gabah petani lebih banyak lagi.
Dia mengingatkan pemerintah hanya memiliki waktu dua bulan untuk menyerap produksi petani.
"Karena sekarang yang diharapkan petani adalah mereka panen dan ada gabah diserap agar harganya tidak jatuh. Karena ini panen besar, panen raya sehingga stok di Bulog nanti pada posisi yang bercukupan," kata dia.
Ketidaksinkronan Kebijakan dan Implementasi
Dia menambahkan ada ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik pembelian di tingkat petani.
"Ini yang akan kita benarkan dan betul-betul sesuai dengan target, petaninya juga senang, nilai tukar petani juga bisa naik, tapi harga di Bulog juga sebagai lembaga yang mengatur stabilisasi harga juga bisa terlaksana sehingga stok di sini memang harusnya penuh terus," kata dia.
Dalam peninjauan gudang tadi, Jokowi menemukan beberapa mesin yang mengalami kerusakan.
"Sudah sembilan tahun tidak jalan rice mill-nya. Pengeringnya juga baru saja jalan, selo-nya gak jalan di belakang tadi, sudah sembilan tahun," katanya.
Saat ditanya wartawan, apakah kondisi Gudang Bulog lainnya seperti di Triyagan.
"Sama, karena sudah kita cek beberapa. Tidak hanya satu tempat, dua tempat. Kalau perlu tak puterin semuanya," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat