Dalai Lama menghadiri pertemuan penerima Penghargaan Nobel Perdamaian di Jenewa pada Jumat (11/3/2016). Dalam kesempatan itu pemimpin Tibet itu mengungkap tekanan Cina terhadap tanah airnya. Sementara Beijing mendesak masyarakat menjauhi kegiatan tersebut.
Cina pekan ini menyurati diplomat dan pejabat PBB, meminta mereka tidak menghadiri pertemuan di Jenewa itu, dengan mengatakan bahwa mereka menentang kehadiran pemimpin rohani Tibet itu di semua jenis pertemuan karena gerakan seperatisnya.
"Satu bagian dari otak manusia biasanya mengembangkan hakikat umum. Beberapa dari pegaris keras tidak memiliki bagian itu di otak mereka," kata Dalai Lama, yang mengenakan jubah merah kepada hadirin, yang terdiri atas para mahasiswa dan diplomat.
Sebelumnya, dia mengatakan kepada wartawan di mana namanya tercantum maka di sanalah mereka (Cina) biasanya melakukan protes.
"Saat ini, itu menjadi rutinitas baru, normal, tidak ada yang khusus," sindirnya.
Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataan mengatakan menyampaikan keluhan kepada pemerintah Amerika Serikat dan Kanada yang menjadi sponsor acara tersebut. Beijing menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Washington ini.
Menurut Kemenlu Cina, Dalai Lama bukanlah murni pemimpin keagamaan, namun seseorang yang terlibat dalam aktivitas separatis anti-China dalam waktu yang lama.
"Dia merupakan pemilik hamba terbesar di Tibet tua, dan tidak memiliki kualifikasi apapun untuk berbicara mengenai hak asasi manusia," tambahnya, mengacu kepada saat sebelum yang disebut Cina sebagai "pembebasan damai" terhadap wilayah pedalaman Himalaya pada 1950 itu.
Beijing juga meminta PBB menghormati prinsip mereka dan menghormati serta mendukung usaha negara anggotanya untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dipimpin oleh Wakil Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Kate Gilmore, bersama dengan penerima Nobel dari Yaman dan Iran.
Dalai Lama mengasingkan diri ke India pada 1959 setelah adanya pemberontakan terhadap kekuasaan Komunis. Beijing menyalahkannya atas kekacauan yang terjadi di wilayah Tibet. Beijing menuduh Dalai Lama menginginkan kemerdekaan untuk tempat asalnya.
Tapi tuduhan ini disangkal, dan Dalai Lama mengatakan bahwa dirinya hanya menginginkan otonomi murni untuk Tibet. (Reuters)
Berita Terkait
-
Gempa Dahsyat 7,1 SR Guncang Tibet, 53 Tewas! Getaran Terasa Hingga India
-
7 Rekomendasi Film Dokumenter Tiongkok di Vidio, Punya Beragam Topik!
-
CEK FAKTA: Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
-
Ulasan Buku 'Bijak Ala Dalai Lama Berani Ala Nelson Mandela'
-
5 Fakta Dalai Lama Raja Tibet Diduga Pedofilia karena Minta Bocah Isap Lidahnya
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'