Suara.com - Sebagian warga Jakarta mengaku mempertanyakan mencuatnya isu deparpolisasi setelah calon petahana Gubernur DKI Jakara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mencalon diri di Pilkada 2017 melalui jalur independen.
Ahok telah menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai pendampingnya di Pilkada.
Salah satu warga Jakarta Wiwid (40) mengaku isu penihilan peran partai politik bukan menjadi kekhawatiran buat parpol. Dia mempertanyakan mengapa isu deparpolisasi ini digelembungkan sejak Ahok menyatakan diri maju kembali lewat non parpol di Pilgub.
"Lagian sebenarnya kenapa ada deparpolisasi sih. Sebelumnya kan ada 6-7 kepala daerah yang melalui jalur independen, aman-aman saja nggak ada heboh. Begitu Ahok calonkan diri di jalur independen jadi pada heboh. Parpol jadi khawatir banget," katanya saat ditemui suara.com di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/3/2016).
Seharusnya, parpol berbenah diri agar bisa menimbulkan kembali kepercayaan di mata masyarakat.
"Kalau mau dipercaya sama rakyat, tunjukkan bahwa memang bersih. Jangan ada intrik-intrik politik," kata dia.
Terlebih, pencalonan melalui jalur independen menurutnya sudah diatur oleh Undang-undang. Dia sendiri dia mempermasalahkan apabila ada calon pemimpin DKI Jakarta tidak menggunakan mesin partai untuk bisa bertarung di Pilkada DKI.
"Bukannya ada undangnya ada untuk jalur independen. Yauda, yang penting dia memenuhi syarat-syaratnya untuk jalur independen ya silahkan aja," kata dia.
Sama dengan Wiwid, Febrianto (40) seorang karyawan swasta juga tidak mempermasalahkan jika Ahok maju di Pilkada tidak melalui jalur partai politik. Dia menilai langkah Ahok tersebut semata-mata untuk menunjukkan jika orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin Jakarta dan tidak perlu mendapat dukungan dari parpol.
"Itu pelajaran buat parpol bahwa partai itu pasti ada buntutnya. Mungkin minta jatah atau apalah gitu. Jadi supaya berbenah diri aja," kata Febri.
Berita Terkait
-
Puji Kerja Ahok, Sandiaga Uno: Tapi Perlu Ditingkatkan Lagi
-
Guru Honorer Ini Kapok Pilih Ahok, Mereka Pindah ke Lain Hati
-
Langkah Ahok Harusnya Jadi Peringatan Bagi Parpol Untuk Berubah
-
PDIP Bantah Surat Resmi dari DPP adalah Dukungan Buat Ahok
-
Ini Peluang Ahok dapat Dukungan PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR