Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa tersangka kasus pembangunan infrastruktur di Seram daerah Maluku, Budi Supriyanto, Senin (14/3/2016). Hari ini merupakan penjadwalan ulang yang dilakukan KPK karena pada panggilan pertama, dia datang.
Ketika itu, bekas Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar mengaku sakit dan mengirimkan surat keterangan sakit. Tapi suratnya diselidiki KPK karena tanpa disertai dengan diagnosis penyakit yang diderita.
"Ini merupakan penjadwalan ulang, setelah pada panggilan sebelumnya tidak dipenuhi oleh tersangka BSU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Selain Budi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari DPR. Mereka adalah anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fauzih H. Amro, Alamudin Dimyati Rois, dan Fathan.
KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Leni Mulyani.
"Yang bersangkutan juga diperiksa, tapi dalam kapasitas mereka sebagai saksi," kata Priharsa.
Budi telah ditetapkan menjadi tersangka dalam proyek yang digarap Kemenpupera. Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Damayanti Wisnu Putranti menjadi tersangka.
Budi diduga menerima sejumlah uang dari Direktur PT. WTU Abdul Khoir sebesar 305 ribu dolar Singapura. Uang tersebut diduga untuk membuat Budi memenangkan proyek.
Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Ketika itu, bekas Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar mengaku sakit dan mengirimkan surat keterangan sakit. Tapi suratnya diselidiki KPK karena tanpa disertai dengan diagnosis penyakit yang diderita.
"Ini merupakan penjadwalan ulang, setelah pada panggilan sebelumnya tidak dipenuhi oleh tersangka BSU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Selain Budi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari DPR. Mereka adalah anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fauzih H. Amro, Alamudin Dimyati Rois, dan Fathan.
KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Leni Mulyani.
"Yang bersangkutan juga diperiksa, tapi dalam kapasitas mereka sebagai saksi," kata Priharsa.
Budi telah ditetapkan menjadi tersangka dalam proyek yang digarap Kemenpupera. Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Damayanti Wisnu Putranti menjadi tersangka.
Budi diduga menerima sejumlah uang dari Direktur PT. WTU Abdul Khoir sebesar 305 ribu dolar Singapura. Uang tersebut diduga untuk membuat Budi memenangkan proyek.
Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik