Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa menilai tidak cocok Badan Narkotika Nasional (BNN) dijadikan lembaga setingkat kementerian. Menurutnya, lebih baik BNN dijadikan lembaga independen untuk pemberantasan narkoba setara dengan KPK.
"BNN setingkat menteri sebenarnya agak kurang pas. Kenapa kita tidak mencontoh kelembagaan KPK saja? Kita buat UU tentang BNN, kita kasih ekstra yudisial. Kalau menurut saya BNN setingkat menteri tidak cocok. Lebih baik kita tingkatkan jadi lembaga independen," kata Desmon di DPR, Senin (14/3/2016).
Menurutnya, dengan BNN setingkat menteri, masih bisa diintervensi dari Presiden. Karenanya, perlu kapasitas yang sama BNN dengan KPK dalam pemberantasan narkoba.
Kalau perlu, menurut Desmon, BNN diberi kewenangan yang sama dengan KPK untuk melakukan penyadapan.
"Menurut saya perlu BNN melakukan penyadapan dalam menghadapi persoalan narkoba. Kita kasih kapasitas yang sama dengan kapasitas kelembagaan KPK," ujar Politisi Gerindra ini.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan rencana perubahan status kelembagaan Badan Nasional Narkotika menjadi setingkat kementerian belum prioritas sekarang.
Menurut dia yang utama saat ini adalah memaksimalkan kinerja BNN dalam pemberantasan narkoba dengan ditunjang peningkatan anggaran dan dukungan semua stakeholder. Perubahan status kelembagaan BNN merupakan kewenangan Presiden dengan mengubah Perpres yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemenpan RB nanti akan mengkaji hal itu lebih jauh nantinya.
Yuddi menambahkan Kemenkopolhukam telah menyampaikan rencana perubahan status BNN tersebut kepadanya. Pihaknya juga memberikan pertimbangan kepada Menkopolhukam bahwa berdasarkan kajian, persoalan utama BNN bukan masalah kelembagaannya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok
-
Mendadak! Warga China Berbondong Mempelajari Sejarah Iran, Lho Ada apa?
-
Manuver Diam-diam Jepang demi Selat Hormuz, Hubungi Iran Minta Hal Ini
-
Jangan Diam! Siulan dan Chat Mesum Bisa Dipidana, Begini Cara Lapor Kekerasan Seksual Verbal
-
Yasonna Laoly Minta Warga Berani Lapor Pelecehan Seksual, Termasuk yang Verbal
-
Bantu Zarof Ricar Cuci Uang, Produser Film Sang Pengadil Agung Winarno Resmi Tersangka