Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Darat serta perwakilan transportasi online di Jakarta, Selasa (15/3). [suara.com/Oke Atmaja]
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo agar jangan langsung mengambil keputusan terkait tuntutan menutup sistem transportasi berbasis aplikasi. Kepala Negara meminta Rudiantara untuk mendengarkan dulu semua masukan dari masyarakat.
"Tidak ada hal yang berbeda dari Presiden. Begini semua aspirasi dari masyarakat itu harus ditampung, tetapi ada yang tidak bisa langsung diputuskan kayak begitu (diblokir atau tidak)," kata Rudiantara di ruang serbaguna gedung Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).
Rudi mengatakan Presiden mengingatkan bahwa sistem perizinan sedang diperbarui. Pada saat ini, pemerintah masih mempercepat prosesnya.
"Karena ada beberapa sistem. Tentunya pemerintah berupaya bagaimana sistem yang ada di Republik kita dapat dilaksanakan dengan cepat. Contoh bagaimana perizinan cepat, dalam koridor aturan yang ada," kata Rudi.
Untuk meredam konflik antara angkutan konvensional dan layanan angkutan berbasis aplikasi, Kemenkominfo bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pasalnya, angkutan berbasis aplikasi, seperti Grabcar dan Uber, saat ini sedang mengurus perizinan. Mereka akan bernaung dalam badan usaha koperasi.
"Saya tidak keberatan untuk membantu di kementerian koperasi yang penting masalahnya selesai," kata Rudi.
"Tidak ada hal yang berbeda dari Presiden. Begini semua aspirasi dari masyarakat itu harus ditampung, tetapi ada yang tidak bisa langsung diputuskan kayak begitu (diblokir atau tidak)," kata Rudiantara di ruang serbaguna gedung Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).
Rudi mengatakan Presiden mengingatkan bahwa sistem perizinan sedang diperbarui. Pada saat ini, pemerintah masih mempercepat prosesnya.
"Karena ada beberapa sistem. Tentunya pemerintah berupaya bagaimana sistem yang ada di Republik kita dapat dilaksanakan dengan cepat. Contoh bagaimana perizinan cepat, dalam koridor aturan yang ada," kata Rudi.
Untuk meredam konflik antara angkutan konvensional dan layanan angkutan berbasis aplikasi, Kemenkominfo bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pasalnya, angkutan berbasis aplikasi, seperti Grabcar dan Uber, saat ini sedang mengurus perizinan. Mereka akan bernaung dalam badan usaha koperasi.
"Saya tidak keberatan untuk membantu di kementerian koperasi yang penting masalahnya selesai," kata Rudi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun