Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah tidak perlu melakukan pemblokiran terhadap aplikasi transportasi online. Menurutnya, transportasi online sudah memberikan lapangan pekerjaan.
"Saya melihat transportasi online ini banyak memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan banyak yang merasa terbantu dengan transportasi online ini karena sangat memudahkan," kata Fadli di DPR, Rabu (16/3/2016).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya keluhan dari angkutan umum tentang transportasi online ini juga perlu diakomodir. Harusnya pemerintah mengatur secara adil, bukan malah mengeluarkan kebijakan dengan memblokir transportasi online.
"Saya kira ini harus diatur jangan dilarang acara yang mengaturnya itu harus adil," ujar dia.
Fadi mencontohkan di Amerika dan Eropa, pelayanan transportasi online justru bisa berjalan baik. Pemerintah Jokowi perlu mencontoh.
"Ini sangat dibutuhkan di saat sulit mendapatkan pekerjaan ekonomi kita kan senang orang mendapatkan pekerjaan melalui online, fasilitas seperti itu sah-sah saja," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kedubes Iran Klarifikasi Unjuk Rasa di Teheran, Sebut Bermula dari Krisis Ekonomi
-
Nasib Noel di Ujung Palu Hakim, Sidang Pemerasan Rp201 M di Kemenaker Dimulai Senin Depan
-
Semua Gerak-gerik Ayah Bupati Bekasi Dikuliti KPK Lewat Sopir Pribadi
-
Detik-detik 4 WNI Diculik Bajak Laut Gabon, DPR: Ini Alarm Bahaya
-
Riset Ungkap Risiko Kesehatan dari Talenan Plastik yang Sering Dipakai di Rumah
-
Cegah Ketimpangan, Legislator Golkar Desak Kemensos Perluas Lokasi Sekolah Rakyat di Seluruh Papua
-
Teknis Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said: Mulai Jam 11 Malam, Tak Perlu Tutup Jalan
-
Polri Tegaskan Patuh KUHAP Baru, Bakal Stop Tampilkan Tersangka?
-
KPK Duga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terima Uang Rp600 Juta dari Kasus Suap Ijon Proyek
-
Alarm Keamanan di Yahukimo, Pangdam Minta Gibran Tak Mendarat: Ada Gerakan Misterius