Suara.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (18/3/2016) siang. Kedatangnnya bertujuan untuk mengetahui berapa orang penyelenggara negata yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada KPK.
"Pihak dari kantor presiden yang membidangi aparatur negara dan birokrasi meminta klarifikasi atas pernyataan KPK mengenai pejabat-pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya," kata Yuddy saat tiba di Gedung KPK.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kedatangannya ke KPK untuk berdiskusi dengan pihak KPK. Padahalnya, KPK dinilainya sebagai mitra kerja yang independen dapat memberikan masukan kepada pemerintah.
"Kami ingin berkoordinasi dan kami ingin membantu tugas-tugas KPK juga," katanya.
Sebelumnya ada organisasi yang mendukung adanya parlemen yang bersih mendatangi Gedung KPK, untuk melaporkan masih banyak anggota DPR yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Mereka menilai asa kesengajaan dari sejumlah oknum tersebut untuk menyembunyikan harta kekayaannya.
Terkait hal tersebut, KPK pun menilaii bahwa sikap dari penyelenggara negara seperti menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan pemerintahan yang bersih. Karenanya, KPK berharap agar penyelenggara nengara lebih mengedepankan kewajibanya untuk melapor harta kekayaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu