Suara.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (18/3/2016) siang. Kedatangnnya bertujuan untuk mengetahui berapa orang penyelenggara negata yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada KPK.
"Pihak dari kantor presiden yang membidangi aparatur negara dan birokrasi meminta klarifikasi atas pernyataan KPK mengenai pejabat-pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya," kata Yuddy saat tiba di Gedung KPK.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kedatangannya ke KPK untuk berdiskusi dengan pihak KPK. Padahalnya, KPK dinilainya sebagai mitra kerja yang independen dapat memberikan masukan kepada pemerintah.
"Kami ingin berkoordinasi dan kami ingin membantu tugas-tugas KPK juga," katanya.
Sebelumnya ada organisasi yang mendukung adanya parlemen yang bersih mendatangi Gedung KPK, untuk melaporkan masih banyak anggota DPR yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Mereka menilai asa kesengajaan dari sejumlah oknum tersebut untuk menyembunyikan harta kekayaannya.
Terkait hal tersebut, KPK pun menilaii bahwa sikap dari penyelenggara negara seperti menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan pemerintahan yang bersih. Karenanya, KPK berharap agar penyelenggara nengara lebih mengedepankan kewajibanya untuk melapor harta kekayaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura