Suara.com - Di tengah sorotan tajam terhadap rumah aset negara yang disewakan untuk sekretariat relawan Teman Ahok di Pejaten, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah saat ini sedang menginventarisir aset milik pemerintah.
"Kan masih dinilai, dan semua masih masuk dari berbagai SPKD dan UKPD. Itu kami inventarisir berapa aset-aset yang fix, tidak ada masalah terus kita nilai berapa harganya, berapa nilainya, dan berapa yang bermasalah. Yang bermasalah, masalahnya apa dan tindakannya apa, banyak banget begitu ya," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (21/3/2016).
Djarot menambahkan sejauh ini aset yang sudah dilaporkan dan tidak bermasalah sebesar 75 persen sampai 80 persen.
"Tapi kami juga harus mendata yang belum terlaporkan," katanya. "Aset berupa yang tidak bergerak, tanah, kalau bangunan bisa dinilai. Tapi yang tanah itu banyak bermasalah dan banyak yang tidak masuk daftar."
Terkait aset pemerintah Jakarta yang saat ini dikelola swasta, Djarot mengatakan itu juga sedang dievaluasi.
"Itu belum masuk, itu dikuasakan kepada BUMD, BUMD kan milik daerah berarti harus lapor dong karena ini menyangkut dengan aturan, dan itu masuk dalam perda, siapa yang diimbrengkan, dikuasakan, kepada BUMD. BUMD ini yang banyak di PKS (perjanjian kerjasama) kan dikerjasamakan, harus kami evaluasi semuanya hingga menyeluruh," katanya.
Ketika ditanya berapa nilai pendapatan asli daerah dari aset pemerintah, Djarot mengatakan: "Kalau nilainya, kalau pendapatan itu kemarin sudah kami sampaikan, dan kami kecewa, Jakpro masa dengan aset segitu besar pendapatannya dia sampaikan cuma Rp5 miliar setahun. Gila saja. Nggak mungkin. Ini perlu dievaluasi juga, perlu diaudit juga."
Adapun total semua nilai aset yang tercatat pemerintah, kata Djarot, sekitar Rp300 triliun.