Suara.com - Managing Director Grab Taxi Ridzki Kramadibrata mengatakan perusahaannya sudah mendorong mitra mengikuti regulasi pemerintah sejak Desember tahun 2015.
"Sejak dapat arahan tersebut, secara aktif kami mendorong mitra kami untuk membentuk badan hukum yang sesuai, yaitu badan hukum koperasi," tutur Ridzki di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Kehadiran Ridzki di kantor Menteri Luhut Panjaitan terkait dengan polemik kehadiran Grab yang berujung demonstrasi sopir taksi konvensional untuk menuntut pemerintah membekukan aplikasi online kendaraan berpelat hitam, seperti Uber dan Grab.
"Alhamdulillah, hari Rabu minggu lalu, badan hukum (koperasi) tersebut sudah terbentuk, dan segera kami mendorong mitra kami untuk mengajukan lisensi sewa untuk angkutan umum sewa, sebagaimana arahan dari pemerintah juga, sudah sampaikan ke mitra kami kepada departemen terkait," Ridzki menambahkan.
Ridzki menerangkan secara keseluruhan, angkutan umum terdiri dari dua macam. Pertama transportasi publik berargo dan kedua transportasi yang tidak berargo. Yang tak berargo, seperti jasa rental.
"Karena kami justru membantu me-matching-kan supply dan demand secara efisien di sini, jadi mekanisme pasar yang berjalan untuk hal ini," ujarnya.
"Untuk setiap transportasi yang terjadi, tidak ada transportasi dari a ke b yang terjadi, tanpa persetujuan harga dari pengemudi dengan pengendara, penumpang. Apakah itu harganya murah atau mahal, itu disepakati dulu sebelumnya. Dengan aplikasi ini, kami bantu mitra kami lebih produktif dan efisien, sehingga harga kesepakatan yang terjadi bisa membantu produktivitas mereka. Soal kesetaraan tarif itu ranah dari pemerintah," Ridzki menambahkan.
Sopir taksi konvensional merasa pemerintah telah mendiskriminasi mereka. Pasalnya, mobil pelat hitam seperti Uber dan Grab Car dibebaskan beroperasi dengan sistem online mengambil jatah mereka. Padahal, dalam sistem transportasi umum di Indonesia, hanya mobil pelat kuning yang boleh beroperasi sebagai angkutan umum, sementara kendaraan pelat hitam semata sebagai kendaraan pribadi.
Berita Terkait
-
Motor Listrik Yamaha Fokus untuk Transportasi Online Uji Sistem Baterai Tukar
-
Demo Ojol 179 Pecah Sikap: Mayoritas Driver Tolak Turun ke Jalan, Pilih 'Ngebid' Hindari Politisasi
-
Masuk Prolegnas, RI Bakal Punya UU Transportasi Online Tahun Ini
-
BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kajian Perlindungan Ojek Online, Bagian dari Meaningfull Participation
-
Aksi Ojol 217 Memanas: Massa Bakar Flare Teriakan Tuntutan UU Transportasi Online
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka