Suara.com - Di tengah persiapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju lagi ke pemilihan gubernur periode 2017-2022 melalui jalur independen, muncul isu baru lagi.
Isunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar makam keramat yang merupakan makam Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus di RW 3, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
Makam Al Habib konon berada di kompleks masjid. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1739. Menurut cerita, tempat ibadah tersebut pernah menjadi tempat persembunyian bangsa Cina yang dikejar Verenigde Oost Indische Compagnie ketika terjadi pemberontakan Cina di Batavia tahun 1740.
Isu ini berawal dari beberapa penduduk sekitar kawasan makam yang meminta bantuan hukum ke kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, Ihza & Ihza Law Firm. Kantor hukum tersebut dipimpin oleh Yusril yang tak lain tokoh yang berhasrat menjadi gubernur Jakarta untuk menggantikan Ahok.
Yusril siap pasang badan setelah kantor hukumnya ditunjuk warga. Kepada Yusril, penduduk menyampaikan menerima surat pemberitahuan dari Camat Penjaringan mengenai rencana revitalisasi.
Ahok menyayangkan sikap Yusril. Ahok mengatakan kalau mau melawannya, sebagai orang berlatar belakang hukum, seharusnya Yusril memakai hukum. "Nggak usah pakai isu membangkitkan opini atau fitnah saya mau menggusur makam habib," ujar Ahok.
Berikut ini adalah salinan surat yang diterima Suara.com tentang rencana revitalisasi yang akan dilakukan pemerintah.
Kop suratnya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Adminstrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan. Surat tersebut tertanggal 24 Maret 2016 dan benomor 84/-1.751.1.
Surat pemberitahuan tersebut masuk klasifikasi penting dan ditujukan kepada para pemilik bangunan, tempat usaha, penduduk pengontrak rumah di kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang, RW 1, 2, 3, dan 4, Kelurahan Penjaringan.
Alenia pertama surat menyebutkan: dalam rangka penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan zonasi wilayah, Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 refungsi kali, sungai dan waduk, Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan dan penertiban di sepanjang kali, saluran dan jalan inspeksi, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang rencana induk kawasan kota tua, dan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2015 tentang kegiatan penertiban umum. Maka pemerintah provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Luar Batang RW 01, 02, 03 dan 04 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari dan Kawasan Luar Batang dilaksanakan dengan:
a. Merelokasi warga yang mendirikan bangunan tanpa izin pada aset pemerintah
b. Membangun tanggul penahan air laut yang lebih representatif untuk mengantisipasi rob air laut, dan menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanggul penahan pantai/air laut.
c. Mengosongkan kios milik PD Pasar Jaya Pasar Ikan yang ditempati.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO