Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang M. S. Kaban meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhati-hati berucap. Hal ini terkait ucapan Ahok yang menyebut PBB ingin mengubah sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Ahok sebagai seorang gubernur dan pemimpin, dalam berkomentar tentang partai, harus hati-hati. Apalagi menyangkut ideologi negara," kata Kaban saat menggelar konferensi pers di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Mantan Menteri Kehutanan meminta Ahok jangan mengaitkan cuitan Duta Besar Indonesia Jepang untuk jepang Yusron Ihza Mahendra dengan PBB. Sebagai pemimpin, katanya, seharusnya Ahok bisa membedakan persoalan personal dan organisasi.
"Opini yang dia sampaikan sangat dangkal pemahamannya terhadap partai. Kalau tidak paham jangan berkomentar. Kalau dia tidak cocok dengan pikiran Yusron, Ahok nariknya ke partai, itu tidak bijak," kata Kaban.
"Harusnya gesekannya dengan Yusron, partai malah dilibatkan," Kaban menambahkan.
Ketua Harian DPP PBB Jamuluddin Karim mengatakan partainya serius menanggapi pernyataan Ahok. Dia berharap Ahok berjiwa kesatria dengan meminta pernyataan maaf kepada partai.
"Nggak ada juga bertemu dengan beliau (Ahok). Kalau kesatria dia pasti minta maaf, kalau tidak ya dia ngeles sana sini," kata Jamaluddin.
Pernyataan yang disoal PBB dilontarkan ketika Ahok menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 30 Maret 2016.
"Jangan taruh orang yang mau ubah Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang itu pengen ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah," kata Ahok.
Pernyataan Ahok terlontar ketika dia menanggapi cuitan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra -- adik Yusril -- yang dinilai bernuansa rasis.
"Ada yang ngetweet nakutin, kasihan lho, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang aja, namanya rasis. itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," ujar Ahok ketika itu.
Ketika itu, Ahok sampai meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tegas dalam menilai sikap Dubes Yusron. Belakangan, Kementerian Luar Negeri meminta seluruh duta besar untuk fokus pada tugas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?