Suara.com - Partai Bulan Bintang menanggapi serius pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan PBB ingin mengubah sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Perlu ada sikap dari partai, terkait pernyataan Ahok, yang menuding PBB anti Pancasila dan ingin mengubah Pancasila," kata Ketua Harian DPP PBB Jamaluddin Karim dalam konferensi pers di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Menurut Jamaluddin pernyataan Ahok tidak berdasar. Sebaliknya, pernyataan tersebut, menurut Jamaluddin, menunjukkan Ahok tidak mengerti sejarah perumusan Pancasila.
"Itu soal serius sekali, partai harus menanggapi. Kita khawatirkan, gubernur ini tidak paham sejarah perumusan Pancasila," kata dia.
Jamaluddin menilai Ahok telah membuat pernyataan sembrono.
"Ahok sembrono, dangkal dan tidak memahami sejarah. Kami sangat menyesalkan pernyataan saudara Ahok yang menuding orang-orang Partai Bulan Bintang ingin mengubah Pancasila. kaya Masyumi itu masalah," kata dia.
Pernyataan yang disoal PBB dilontarkan ketika Ahok menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 30 Maret 2016.
"Jangan taruh orang yang mau ubah Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang itu pengen ubah Pancasila kaya Masyumi. Itu masalah," kata Ahok.
Pernyataan Ahok terlontar ketika dia menanggapi cuitan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra -- adik Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra -- yang dinilai mengandung bernuansa rasis.
"Ada yang ngetweet nakutin, kasihan lho, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang aja, namanya rasis. itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," ujar Ahok ketika itu.
Ketika itu, Ahok sampai meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tegas dalam menilai sikap Dubes Yusron. Belakangan, Kementerian Luar Negeri meminta seluruh duta besar untuk fokus pada tugas.
Berita Terkait
-
Ahok Jelaskan Siapa Sunny yang Belakangan Disebut-sebut
-
Kasus Reklamasi, Bila Tak Percaya, Ahok Persilakan KPK Usut Sunny
-
Sunny Tanuwidjaja Dipanggil Ahok: Dia Tak Lakukan Apa-apa
-
Ahok Siap Blak-blakan Skandal Reklamasi ke KPK: Duit Besar Ini
-
Buntut Skandal Suap, Ahok Bantah Sunny Tanuwidjaja Adik Iparnya
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum