Suara.com - Ketua Umum PPP Romahurmuzziy (Romi) tanpa canggung meminta dua buah telepon genggam android kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Minggu (10/4/2016).
Awalnya, dia mengatakan mengalami kesulitan untuk berkordinasi dengan DPC di daerah. Sebab, pesan massalnya lewat aplikasi WhatsApp tidak diterima dengan baik. Dari 517 DPC yang dia kirimi pesan, hanya 80 yang menerimanya. Alasannya, alat komunikasi atau telepon genggam di DPC belum berbasis android.
"Karenanya, ke depan PPP akan memasuki digital politic untuk memastikan komunikasi tanpa hambatan dari DPP ke DPC dari Aceh sampai Papua. Ke depan, tidak boleh lagi, Ketua dan Sekretaris Cabang yang pegang telepon genggam yang belum android. DPP nanti akan membagikannya," kata Romi dalam sambutan penutupannya, Minggu (10/4/2016).
Romi menekankan, janji itu dikatakan karena ada Jusuf Kalla dan Ipar JK, Aksa Mahmud. Dua kader Golkar itu datang dalam penutupan Muktamar PPP. Romi mengatakan hal itu kepada JK dikhususkan sebagai pengusaha, bukan sebagai Wakil Presiden.
"Kita berjanji di sini, karena ada Pak JK dan Pak Aksa Mahmud. Saya tidak menyebut Pak Wapres, tapi Pak JK, ini maksudnya sebagai pengusaha," kata Romi.
"Nggak banyak, cuma 517 dikalikan dua tablet dikalikan lima jutaan, nggak besar kok. Setuju? (Setuju, dibalas peserta Muktamar). Nah, kalau sudah setuju, itu ditolak jadi Bala lho Pak (JK). Karena sodakoh itu menghindarkan Bala. Jadi di antara harta Pak JK dan Pak Aksa ada hak-hak orang PPP," tambah Romi.
Dalam Muktamar ini, Romi dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum. Muktamar ini digelar sejak Jumat (8/4/2016), dan ditutup hari ini. Romi mengatakan, siap menjalankan amanah ini dan menargetkan PPP bisa menjadi tiga besar pada Pemilu 2019 nanti.
"Semoga apa yang sudah kita jalani sejak Jumat bisa menciptakan PPP yang baru, berkarakter, dan PPP siap menjadi tiga besar," kata Romi.
JK yang berpidato usai Romi, mengomentari sedikit soal pembelian telepon genggam permintaan Romi itu. Kata JK, membelikan telepon genggam ini tidaklah berat jika dibandingkan dengan energi yang dihabiskan untuk melakukan Muktmar-muktamar tandingan.
"Menghadap tantangan ke depan, janganlah menghabiskan energi kita untuk berdebat, bercerai, bersaing, membuat alasan atau menghabiskan kemampuan dan akita untuk bermuktamar-muktamar, tidak ada habis-habisnya. Karenanya, apa yang ada lebih baik kita belikan untuk handphone tadi," kata JK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?