Ketua Komnas HAM Siane Indriani dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqoddas membuka amplop berisi uang dari Densus 88 untuk istri Siyono. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa berharap kasus Siyono tidak perlu terulang lagi. Karenanya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komnas HAM, KontraS dan Muhammadiyah, meminta pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) terorisme untuk ditunda pembahasanya.
"Tadi ada catatan dari Muhammadiyah untuk menunda revisi tentang UU terorisme. Karena ada catatan dari mereka. Kami tunggu catatan diberikan Muhammadiyah apa kira-kira catatan mereka dalam rangka perbaikan revisi sebagai masukan, sebagai pengusul perubahan. Kita tunggu," kata Desmon usai rapat, di DPR, Selasa (12/4/2016).
Selain itu, Desmon menambahkan, Komisi III juga akan meminta pandangan dari Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) dan Kepolisian. Nantinya, masukan dari semua pihak akan dijadikan pertimbangan lanjutan untuk revisi UU Terorisme.
Anggota Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqodas mengatakan, ada beberapa catatan yang diberikan Muhammadiyah untuk Revisi UU tentang Terorisme ini.
Pertama, tentang alasan kemanusiaan dalam penerapan UU ini. Dalam salah satu pasal UU Terorisme, ada penjelasan sampai 30 hari. Namun, kasus Siyono ini, penahanan tidak sampai satu minggu tapi tewas dengan cara yang tidak wajar.
"Kedua, soal transparansi dalam menguji informasi yang harus shahih oleh tim independen juga bahwa seseorang tersebut diinformasikan teroris itu tidak boleh sepihak dari densus. Densus itu bukan penyidik. Siapa yang menguji mengawasi? Selama ini ngga ada kan?" kata dia.
Kemudian, ketiga, soal kategori pelanggaran HAM. Menurut Busyro pelanggaran HAM tidak cukup dibawa ke dalam ranah komite etik. Namun, bawa saja ke ranah pidana.
"Jadi harus ditunda, paradigmanya harus diuji secara sahih oleh unsur masyarakat sipil, kampus, NGO. Kalau paradigmanya tidak jelas, akan lebih parah dari ini. Sudah ada indikasinya pasal penahanan tadi. (Penundaan ini dilakukan) sampai dengan dilibatkannya elemen masyarakat melalui kajian, setelah disampaikan dalam forum group discussion," katanya.
"Dan, kami tentu bersama elemen masyarakat lain, minta naskah update seperti apa. Kalau sudah ada, kami akan pelajari secepatnya. DIM kan sudah ada formnya, nanti kami masukan. Kemudian draf akademiknya butuh satu narasi dan paradigma yang jelas, posisi kemanusiaan, demokrasi dan hamnya harus jelas," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Kapan Ramadan 2026 Muhammadiyah dan Pemerintah, Cek Ketentuan Terbarunya
-
Terpapar Radikalisme via Medsos, Dua Anak di Langkat Terlibat Kasus Terorisme
-
Muncul Wacana TNI Mau Ikut Berantas Teroris, Kapolri Sigit: Ada Batasan yang Harus Dijaga
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Awal Puasa Muhammadiyah 2026 Sudah Ditetapkan 18 Februari, Kok Bisa Tahu Jauh-jauh Hari?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?