YLKI Minta Toko Tak Sediakan Plastik Belanja

Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah mengkaji uang sistem plastik berbayar. Seharusnya minimarket tidak menyediakan plastik di ritel sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap kantong.

Alasannya sistem kantong plastik berbayar ternyata tidak efektif mengurangi konsumsi kantong plastik di Indonesia. Pembeli memilih membayar Rp200 daripada membawa kantong belanja sediri.

Hal itu disampaikan YLKI dalam kajian hasil survei tentang efektifitas uji coba kebijakan kantong plastik berbayar pada ritel modern di Jakarta. Peneliti YLKI, Natalya Kurniawati menjelaskan survei tersebut dilakukan atas dasar keresahan, mengingat data yang dikeluarkan Greeneration Indonesia dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Indonesia menjadi negara dengan peringkat kedua setelah Cina yang menyumbang sampah plastik di Dunia.

"Ritel dan pemerintah mesti beralih menerapkan kebijakan dalam taraf ekstream, yaitu tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk mengurangi potensi sampah kantong plastik secara signifikan," kata Natalya, di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat VII, No. 1 Duren Tiga, Jakarta Selatan, rabu (13/4/2016).

YLKI mencatat Indonesia menjadi negara kedua yang paling banyak menyumbang sampah plastik di dunia setelah Cina. Petahun, Indonesia menggunakan 9,8 miliar kantong plastik.

"Kebijakan pemerintah luncurkan uji coba kantong plastik berbayar itu sejalan dengan visi yang diusung oleh YLKI, yaitu green consumer," tuturnya.

"Namun demikian, YLKI melihat masih banyak aspek yang harus dipenuhi sebelum kebijakan ini benar-benar ditetapkan setelah selesainya masa uji coba, seperti hak konsumen akan sosialisasi secara masif, dan penanaman nilai edukasi dari kebijakan ini, serta dihadirkannya alternatif solusi bagi konsumen," tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah meninjau ulang efektifitas kebijakan tersebut, terlebih dengan ditetapkannya harga kantong plastik berbayar yang hanya minimal Rp200.

"Kebijakan ini harus dikaji ulang, khususnya harga minimun yang ditetapkan itu, cuma Rp200. Itu sudah efektif atau belum? Harapannyakan dengan adanya kebijakan plastik berbayar itu perilaku konsumen bisa berubah, misalnya mereka membawa kantong sendiri saat belanja," katanya. (Dian Rosmala)