Pengamat: Tidak Boleh Ada Politik Uang di Munaslub Golkar

Partai Golongan Karya (Golkar) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 17 hingga 19 Mei 2016. 

Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK) pun menggelar diskusi bertajuk 'Golkar Menuju Partai Progresif'.

Pengamat Politik Hanta Yudha menilai, untuk menuju Partai yang progresif, partai harus merealisasikan dan memahami makna progresif  bukan hanya teoritis.

"Kalau Golkar punya pembaruan, kedepannya harus bisa menjalankan politik kedepan. Tidak boleh lagi ada politik uang, "ujar Hanta dalam diskusi bertema 'Golkar Menuju Partai Progresif' di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Lebih lanjut, dirinya berharap kedepan Munaslub Partai Golkar harus bersih dari politik uang. Menurutnya, setiap pemilihan ketua umum terjadi politik uang di berbagai perwakilan cabang partai di daerah.

"Jadi  nanti terpilih orang-orang terbaik (Ketua Umum Partai ) . Jangan sampai Munaslub ini dijadikan panen oleh para DPD (Dewan Pimpinan Daerah), "ungkapnya. 

Penyelenggaraan Munaslub Golkar mengalami penundaan. Semula Munaslub dijadwalkan pada 7 hingga 8 Mei 2016. Kubu Ical berdalih penundaan terjadi karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Munas Bali, sebagai penyelenggara Munaslub, belum keluar.