Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat aksi menyemen kaki yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Pegunungan Kendeng merupakan cerminan dari persoalan serupa, yaitu penolakan terhadap pendirian pabrik-pabrik yang terindikasi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
"Aksi Ibu-ibu ini kan mencerminkan satu dari persoalan serupa, persoalan agraria yang memang banyak sekali, kasus kedua terbanyak dilaporkan," kata salah satu komisioner Komnas Ham, Sandrayati Moniaga, kepada Suara.com, di Jakarta, kamis (14/4/2016).
Menurut Sandra, aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu dari pegunungan kendeng bukan sekedar menyampaikan aspirasi mereka saja, melainkan juga menyampaikan aspirasi masyarakat secara umum, atas hak memperoleh lingkungan yang baik dan bersih.
"Mereka mewakili juga kepedulian dari kelompok korban, petani dan pecinta lingkungan, karena yang disampaikan ibu-ibu ini kan bukan sekedar hak atas tanah dia, bukan hak atas wilayah dia saja, tapi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini yang pertama kami lihat," tutur Sandra.
Sandra juga mengakui bahwasanya Komnas Ham sudah melakukan pemantauan terkait kasus yang sedang dipersoalkan oleh ibu-ibu dari Pegunungan Kendeng tersebut.
"Merespon kasus ini, Komnas sudah melakukan pemantauan kasus tersebut, yang kedua kami juga sudah membentuk tim, yang disebut tim kars jawa yang sekarang masih jalan, kebetulan ada di Jawa Timur," tuturnya.
Aksi menyemen kaki yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Pegunungan Karst, Kendeng, Jawa Tengah, di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, merupakan aksi yang kesekian kalinya. Bertahun-tahun mereka menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia di daerahnya, yang terindkasi akan merusak lingkungan hidup serta merugikan masyarakat setempat.
Foto: Sandrayati Moniaga saat menemui ibu-ibu yang menyemen kakinya di depan Istana Merdeka. (Dian Rosmala)
Berita Terkait
-
Konflik Agraria Padang Halaban: Realita Hak Anak Ikut Tergusur Bersama Rumah Warga
-
SPI Jambi Sebut Reforma Agraria Era Prabowo seperti 'Cuaca Mendung: Birokrasi Lemah
-
Sumut Darurat Agraria: 450 Konflik Mandek, 1,8 Juta Jiwa Terdampak Bencana Sepanjang 2025
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
Aturan Lama Telah Usang, Wamen HAM Tegaskan Revisi UU HAM untuk Perkuat Perlindungan Hak Asasi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!