Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih mengumpulkan data dan mengkaji terkait masuknya nama pebisnis Indonesia yang menjadi klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama, yang kemudian dikenal dengan nama skandal Panama Papers.
"Itu nanti baru akan kami bicarakan, setelah semua data-datanya komplit baru saya akan bicara," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016).
Untuk sekarang, Kepala Negara belum mau bersikap atas kasus tersebut.
"Nanti saya akan bicara setelah semua selesai, jangan sampai bicara setengah-setengah, kasih pernyataan setengah-setengah," ujar dia.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan telah memiliki data para pebisnis yang menyimpan uang di luar negeri. Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Dirjen Pajak Arman Imran mengatakan sedang memilah nama yang masuk Panama Papers, apakah tergolong tindak pidana atau tidak.
"Panama Papers bagi DJP ini hanyalah masalah di hilir saja kenapa pengusaha berdebar. Kami sebenarnya punya data yang Rp11, 450 triliun, data ini masih dalam proses. Nanti kami pilih dan kita pilah, yang nantinya akan di eksekusi mana yang pidana, pemeriksaan dan himbauan," ujar Amran di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Kasus seperti Panama Papers pernah terjadi pada era tahun 1980-an. Kala itu, kata dia, banyak perusahaan mulai membuka rekening di luar negeri hanya untuk kepentingan bisnis.
"Tahun 80-an era globalisasi menjadi wabah, dulu perusahaan berusaha secara individu untuk melakukan manajemen. Tujuannya memang bisnis, kemudian mereka ingin menekan biaya dan menambah penghasilan, sehingga muncul berbagai modus-modus seperti tax planing, tax avoiden," kata dia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan Kementerian Keuangan, sekitar 79 persen nama - nama yang ada dalam Panama Papers sesuai dengan data yang menjadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!