Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih mengumpulkan data dan mengkaji terkait masuknya nama pebisnis Indonesia yang menjadi klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama, yang kemudian dikenal dengan nama skandal Panama Papers.
"Itu nanti baru akan kami bicarakan, setelah semua data-datanya komplit baru saya akan bicara," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016).
Untuk sekarang, Kepala Negara belum mau bersikap atas kasus tersebut.
"Nanti saya akan bicara setelah semua selesai, jangan sampai bicara setengah-setengah, kasih pernyataan setengah-setengah," ujar dia.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan telah memiliki data para pebisnis yang menyimpan uang di luar negeri. Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Dirjen Pajak Arman Imran mengatakan sedang memilah nama yang masuk Panama Papers, apakah tergolong tindak pidana atau tidak.
"Panama Papers bagi DJP ini hanyalah masalah di hilir saja kenapa pengusaha berdebar. Kami sebenarnya punya data yang Rp11, 450 triliun, data ini masih dalam proses. Nanti kami pilih dan kita pilah, yang nantinya akan di eksekusi mana yang pidana, pemeriksaan dan himbauan," ujar Amran di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Kasus seperti Panama Papers pernah terjadi pada era tahun 1980-an. Kala itu, kata dia, banyak perusahaan mulai membuka rekening di luar negeri hanya untuk kepentingan bisnis.
"Tahun 80-an era globalisasi menjadi wabah, dulu perusahaan berusaha secara individu untuk melakukan manajemen. Tujuannya memang bisnis, kemudian mereka ingin menekan biaya dan menambah penghasilan, sehingga muncul berbagai modus-modus seperti tax planing, tax avoiden," kata dia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan Kementerian Keuangan, sekitar 79 persen nama - nama yang ada dalam Panama Papers sesuai dengan data yang menjadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan