Banyak Nelayan Merasa Terancam Oleh Reklamasi Teluk Jakarta

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemprov DKI bisa memperhatikan nasib para nelayan yang terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, para nelayan yang terkena dampak dari proyek reklamasi 17 pulau itu, merasa telah terancam mata pencaharian maupun tempat tinggalnya.

"Nelayan tentunya harus mendapatkan kompensasi. Bukan saja rumah tinggal tapi juga life dalam mata pencahariannya, di mana mereka akan makan," ucap Susi dalam konferensi pers di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

Susi khawatir nasib para nelayan tersebut akan terlunta-lunta lantaran harus berpindah-pindah tempat seperti yang terjadi di kawasan Muara Angke, dan Muara Karang.

"Kalau sampai terjadi, misalnya sudah disepakati nih, butir a,b c nelayan di relokasi. Rumahnya dan tempat. Supaya tidak terjadi lagi seperti contoh muara angke, muara karang. Itu kan masyarakat disitu sudh dipindahkan 4 kali. Disini pindah lagi," katanya.

Dia berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa meyakinkan para pengembang agar bisa melaksanakan perjanjian dalam proyek reklamasi tersebut.

"Nah pemerintah DKI harus memastikan bahwa pengembangnya melaksanakan butir-butir tadi (memastikan kehidupan nelayan), setelah semua kita setujui. Kalau tidak, harusnya disetop dan yang setop yaitu penegak hukum di situ. Mugkin disini KLH (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya.

Tak hanya itu, pemilik maskapai Susi Air ini juga meminta Ahok agar pengerukan tanah untuk pulau buatan tersebut tidak menggangu aktivitas para nelayan yang setiap harinya melaut untuk mencari ikan.

Susi berharap proyek reklamasi ini bisa mengakomodir semua kepentingan termasuk pihak pemerintah, pengembang dan para nelayan.

"Alangkah baik jika ada kordinasi begini, jangan keruk sana lebih baik keruk dekat nelayan. Sebagain untuk memperbaiki para nelayan. Di sini kita akan mencoba merekonstruksi kembali kewajiban dari semua stake holder, pemerintah, pengembang, dan alam. Supaya reklamasi tidak menjadi isu negatif. Biar semua terayomi, terakomodir kepentingannya," kata dia.