Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mendorong para pengembang yang mengerjakan proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat memberikan fasilitas publik. Tujuannya agar warga Jakarta juga bisa menikmati hasil reklamasi tersebut.
Menurut Susi, bentuk fasilitas publik tersebut diantaranya yakni ruang terbuka hijau (RTH) dan pemberian akses jalan bagi warga untuk bisa memasuki area 17 pulau di pesisir Jakarta yang direklamasi.
"Ruang terbuka publik dalam bentuk pantai saja tidak ada apa-apa. Seperti pantai umumnya di banyak tempat yang belum direklamasi," kata Susi dalam konferensi pers di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Menurutnya, seharusnya perusahaan yang ikut dalam penggarapan proyek reklamasi tersebut diwajibkan terlebih dahulu untuk membangun fasilitas publik.
"Semua kewajiban harus dilakukan dulu oleh pengembang. Semestinya fasilitas publik dan kompensasi dari perubahan ekosistem itu dijalankan dulu," kata dia.
"Memang itu konsekuensi pengembang untuk mendapatkan lahan baru yang mereka reklamasi," Susi menambahkan.
Susi juga menilai jika kebanyakan warga Jakarta sendiri belum bisa merasakan fasilitas publik yang ada di kawasan pantai Jakarta Karena, menurutnya, saat ini kawasan pantai di Jakarta sudah dikuasai oleh korporasi.
"Penduduk Jakarta tidak punya pantai yang bisa mereka pakai piknik karena semua pantai sudah dikampling menjadi milik korporasi sehingga publik tidak memiliki akses secara bebas," kata dia.
Selain itu, Susi juga mengatakan jika pemerintah juga harus mendapatkan kompensasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bentuk kompensasi tersebut, kata Susi dianatanya yakni, akses untuk menuju laut.
"Pemerintah juga harus mendapatkan kompensasi publik akses ke laut berapa persen. Ini yang harus kita kawal," kata Susi.
"Pentingnya reklamasi ya kembali siapa yang melihat itu. Kalau dari properti ingin membangun kemajuan Jakarta," imbuhnya
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden