Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla jilid II makin santer diperbincangkan publik. Kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan bongkar pasang para pembantunya dalam waktu dekat. Namun teka teki siapa menteri yang akan dicopot dan yang akan masuk kabinet belum terjawab.
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan berpendapat bahwa pergantian Menteri Kabinet harus berdasarkan kebutuhan untuk menjawab problem nasional. Serta percepatan dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Reshuffle kabinet perlu dengan catatan tidak ntuk mengakomodir partai baru (mendukung) dan lama, tetapi untuk akselerasi program-program pemerintah, pemenuhan janji politik nawacita," kata Maftuch dalam diskusi bertajuk 'Kaguh Partai Jelang Reshuffle; Mau Kemana' di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia, maksimal bulan Mei waktu bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet kerja. Sebab lewat dari itu tidak efektif untuk melakukan pergantian Menteri, mengingat akan memasuki musim politik jelang Pilkada serentak.
"Kalau mau rombak kabinet bulan ini, maksimal bulan Mei atau tidak sama sekali. Karena pada musim politik jelang Pilkada serentak melakukan perombakan kabinet tidak efektif. Pasalnya Menteri butuh penyesuaian tugas dan fungsi, konsolidasi internal," ujar dia.
Yang perlu jadi pertimbangan oleh Jokowi adalah pergantian menteri kabinet bukan hanya soal mengisi jabatan, namun juga perlu pertimbangan waktu untuk mewujudkan program-program atau janji-janji politik Pemerintahan Jokowi-JK. Bulan ini, menurut Maftuch adalah waktu yang tepat melakukan perombakan.
"Kalau dilakukan perombakan kabinet kerja bulan ini merunut saya tepat, karena kabinet sudah berjalan 1,5 tahun. Kini saatnya melakukan install ulang komposisi yang ada," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menuturkan, ada tiga warna dalam kabinet kerja. Pertama adalah Menteri yang konsisten memperjuangkan dan melaksanakan program nawacita.
"Kedua, ada beberapa menteri yang tetap memiliki kemauan yang kuat pada basisnya sendiri. Pada konteks lain adalah justru tidak perduli dengan urusan nawacita tapi sibuk dengan program dirinya. Sehingga yang muncul kepermukaan adalah bentrok antara nawacita dan tidak nawacita atau program sendiri itulah yang setidaknya dua tahun terakhir ini terjadi. Warna yang ketiga adalah warna partai politik, yang tentu saja agenda parpolnya lebih tinggi," ungkap dia.
Setidaknya, lanjut Ray Rangkuti, tiga warna inilah yang kelihatan dalam kabinet Jokowi-JK. Jadi warna yang menjalankan nawacita, jalan sendiri dan kabinet dengan warna partai politik.
"Oleh karena itu jauh hari-hari, kita mengharapkan Pak Jokowi sekarang waktu yang tepat untuk reshuffle. Dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi politik agar menjalankan nawacita," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji
-
Ancaman PHK Gegara Impor Mobil Pick Up India, Buruh Minta KPK Turun Tangan Jaga Uang Rakyat
-
Pakai Pelat Diplomatik Palsu Kedubes Rusia, Avanza Veloz Terjaring di Tol Dalam Kota
-
Kemlu Minta WNI Tunda Perjalanan ke Meksiko
-
Gus Yaqut Tuding Ada Cacat Prosedur Penanganan Kasus Kuota Haji Oleh KPK
-
Sopir TransJakarta Diduga Mengantuk hingga Tabrakan Adu Banteng, Polisi Dalami Unsur Kelalaian
-
WNI di Meksiko Aman, Kemlu Minta Jaga Komunikasi dengan KBRI