Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla jilid II makin santer diperbincangkan publik. Kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan bongkar pasang para pembantunya dalam waktu dekat. Namun teka teki siapa menteri yang akan dicopot dan yang akan masuk kabinet belum terjawab.
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan berpendapat bahwa pergantian Menteri Kabinet harus berdasarkan kebutuhan untuk menjawab problem nasional. Serta percepatan dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Reshuffle kabinet perlu dengan catatan tidak ntuk mengakomodir partai baru (mendukung) dan lama, tetapi untuk akselerasi program-program pemerintah, pemenuhan janji politik nawacita," kata Maftuch dalam diskusi bertajuk 'Kaguh Partai Jelang Reshuffle; Mau Kemana' di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia, maksimal bulan Mei waktu bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet kerja. Sebab lewat dari itu tidak efektif untuk melakukan pergantian Menteri, mengingat akan memasuki musim politik jelang Pilkada serentak.
"Kalau mau rombak kabinet bulan ini, maksimal bulan Mei atau tidak sama sekali. Karena pada musim politik jelang Pilkada serentak melakukan perombakan kabinet tidak efektif. Pasalnya Menteri butuh penyesuaian tugas dan fungsi, konsolidasi internal," ujar dia.
Yang perlu jadi pertimbangan oleh Jokowi adalah pergantian menteri kabinet bukan hanya soal mengisi jabatan, namun juga perlu pertimbangan waktu untuk mewujudkan program-program atau janji-janji politik Pemerintahan Jokowi-JK. Bulan ini, menurut Maftuch adalah waktu yang tepat melakukan perombakan.
"Kalau dilakukan perombakan kabinet kerja bulan ini merunut saya tepat, karena kabinet sudah berjalan 1,5 tahun. Kini saatnya melakukan install ulang komposisi yang ada," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menuturkan, ada tiga warna dalam kabinet kerja. Pertama adalah Menteri yang konsisten memperjuangkan dan melaksanakan program nawacita.
"Kedua, ada beberapa menteri yang tetap memiliki kemauan yang kuat pada basisnya sendiri. Pada konteks lain adalah justru tidak perduli dengan urusan nawacita tapi sibuk dengan program dirinya. Sehingga yang muncul kepermukaan adalah bentrok antara nawacita dan tidak nawacita atau program sendiri itulah yang setidaknya dua tahun terakhir ini terjadi. Warna yang ketiga adalah warna partai politik, yang tentu saja agenda parpolnya lebih tinggi," ungkap dia.
Setidaknya, lanjut Ray Rangkuti, tiga warna inilah yang kelihatan dalam kabinet Jokowi-JK. Jadi warna yang menjalankan nawacita, jalan sendiri dan kabinet dengan warna partai politik.
"Oleh karena itu jauh hari-hari, kita mengharapkan Pak Jokowi sekarang waktu yang tepat untuk reshuffle. Dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi politik agar menjalankan nawacita," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Subsidi Dipangkas, Pemprov DKI Jamin Tarif Transjakarta hingga MRT Tak Bakal Melejit di 2026
-
Bidik Manipulasi Foto Asusila via Grok AI, Bareskrim: Deepfake Bisa Dipidana
-
Begundal Kambuhan, Penjambret Sikat iPhone 16 di Kelapa Gading Baru Sebulan Keluar Lapas
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
INSTRAN Minta Pemerintah Garap Masterplan Transportasi saat Bencana, Drone jadi Solusi?
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!