Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla jilid II makin santer diperbincangkan publik. Kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan bongkar pasang para pembantunya dalam waktu dekat. Namun teka teki siapa menteri yang akan dicopot dan yang akan masuk kabinet belum terjawab.
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan berpendapat bahwa pergantian Menteri Kabinet harus berdasarkan kebutuhan untuk menjawab problem nasional. Serta percepatan dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Reshuffle kabinet perlu dengan catatan tidak ntuk mengakomodir partai baru (mendukung) dan lama, tetapi untuk akselerasi program-program pemerintah, pemenuhan janji politik nawacita," kata Maftuch dalam diskusi bertajuk 'Kaguh Partai Jelang Reshuffle; Mau Kemana' di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia, maksimal bulan Mei waktu bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet kerja. Sebab lewat dari itu tidak efektif untuk melakukan pergantian Menteri, mengingat akan memasuki musim politik jelang Pilkada serentak.
"Kalau mau rombak kabinet bulan ini, maksimal bulan Mei atau tidak sama sekali. Karena pada musim politik jelang Pilkada serentak melakukan perombakan kabinet tidak efektif. Pasalnya Menteri butuh penyesuaian tugas dan fungsi, konsolidasi internal," ujar dia.
Yang perlu jadi pertimbangan oleh Jokowi adalah pergantian menteri kabinet bukan hanya soal mengisi jabatan, namun juga perlu pertimbangan waktu untuk mewujudkan program-program atau janji-janji politik Pemerintahan Jokowi-JK. Bulan ini, menurut Maftuch adalah waktu yang tepat melakukan perombakan.
"Kalau dilakukan perombakan kabinet kerja bulan ini merunut saya tepat, karena kabinet sudah berjalan 1,5 tahun. Kini saatnya melakukan install ulang komposisi yang ada," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menuturkan, ada tiga warna dalam kabinet kerja. Pertama adalah Menteri yang konsisten memperjuangkan dan melaksanakan program nawacita.
"Kedua, ada beberapa menteri yang tetap memiliki kemauan yang kuat pada basisnya sendiri. Pada konteks lain adalah justru tidak perduli dengan urusan nawacita tapi sibuk dengan program dirinya. Sehingga yang muncul kepermukaan adalah bentrok antara nawacita dan tidak nawacita atau program sendiri itulah yang setidaknya dua tahun terakhir ini terjadi. Warna yang ketiga adalah warna partai politik, yang tentu saja agenda parpolnya lebih tinggi," ungkap dia.
Setidaknya, lanjut Ray Rangkuti, tiga warna inilah yang kelihatan dalam kabinet Jokowi-JK. Jadi warna yang menjalankan nawacita, jalan sendiri dan kabinet dengan warna partai politik.
"Oleh karena itu jauh hari-hari, kita mengharapkan Pak Jokowi sekarang waktu yang tepat untuk reshuffle. Dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi politik agar menjalankan nawacita," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!