Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla jilid II makin santer diperbincangkan publik. Kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan bongkar pasang para pembantunya dalam waktu dekat. Namun teka teki siapa menteri yang akan dicopot dan yang akan masuk kabinet belum terjawab.
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan berpendapat bahwa pergantian Menteri Kabinet harus berdasarkan kebutuhan untuk menjawab problem nasional. Serta percepatan dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Reshuffle kabinet perlu dengan catatan tidak ntuk mengakomodir partai baru (mendukung) dan lama, tetapi untuk akselerasi program-program pemerintah, pemenuhan janji politik nawacita," kata Maftuch dalam diskusi bertajuk 'Kaguh Partai Jelang Reshuffle; Mau Kemana' di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia, maksimal bulan Mei waktu bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet kerja. Sebab lewat dari itu tidak efektif untuk melakukan pergantian Menteri, mengingat akan memasuki musim politik jelang Pilkada serentak.
"Kalau mau rombak kabinet bulan ini, maksimal bulan Mei atau tidak sama sekali. Karena pada musim politik jelang Pilkada serentak melakukan perombakan kabinet tidak efektif. Pasalnya Menteri butuh penyesuaian tugas dan fungsi, konsolidasi internal," ujar dia.
Yang perlu jadi pertimbangan oleh Jokowi adalah pergantian menteri kabinet bukan hanya soal mengisi jabatan, namun juga perlu pertimbangan waktu untuk mewujudkan program-program atau janji-janji politik Pemerintahan Jokowi-JK. Bulan ini, menurut Maftuch adalah waktu yang tepat melakukan perombakan.
"Kalau dilakukan perombakan kabinet kerja bulan ini merunut saya tepat, karena kabinet sudah berjalan 1,5 tahun. Kini saatnya melakukan install ulang komposisi yang ada," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menuturkan, ada tiga warna dalam kabinet kerja. Pertama adalah Menteri yang konsisten memperjuangkan dan melaksanakan program nawacita.
"Kedua, ada beberapa menteri yang tetap memiliki kemauan yang kuat pada basisnya sendiri. Pada konteks lain adalah justru tidak perduli dengan urusan nawacita tapi sibuk dengan program dirinya. Sehingga yang muncul kepermukaan adalah bentrok antara nawacita dan tidak nawacita atau program sendiri itulah yang setidaknya dua tahun terakhir ini terjadi. Warna yang ketiga adalah warna partai politik, yang tentu saja agenda parpolnya lebih tinggi," ungkap dia.
Setidaknya, lanjut Ray Rangkuti, tiga warna inilah yang kelihatan dalam kabinet Jokowi-JK. Jadi warna yang menjalankan nawacita, jalan sendiri dan kabinet dengan warna partai politik.
"Oleh karena itu jauh hari-hari, kita mengharapkan Pak Jokowi sekarang waktu yang tepat untuk reshuffle. Dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi politik agar menjalankan nawacita," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi