Jokowi-Merkel Bahas Kerja Sama Ekonomi Hingga Terorisme

Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Angela Merkel membicarakan kerja sama ekonomi, bantuan pusat pendidikan kejuruan atau vokasional hingga membahas terorisme.

"Selain ekonomi juga kerja sama bidang pendidikan kejuruan, sehingga tadi (Jokowi dan rombongan) berkunjung ke Siemens," kata Merkel saat konfernesi pers bersama usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Kanselir, Berlin, Jerman, Senin (18/4/2016).

Merkel mengatakan, Jerman-Indonesia ada kerja sama ekonomi tentang komponen maritim, bidang kesehatan dan juga dalam bidang pengangkutan.

"Masih ada peluang industri, kami ingin tingkatkan inisitaif bidang itu," kata Merkel.

Dia mengatakan, Indonesia juga berminat memperkuat perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan Jerman mendukung supaya negosiasi dapat dimulai dalam waktu dekat.

Kanselir Jerman ini juga mengungkapkan pertemuannya dengan Jokowi juga masalah ASEAN, Papua, Aceh dan Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia bisa menjaga toleransi beragama.

"Indonesia negara muslim terbesar, menjaga sistem tidak terjadi konflik juga bisa mengatasi tantangan terhadap terorisme dengan dukungan sosial budaya," kata Merkel," ujar Merkel.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, Jerman merupakan mitra dagang nomor satu dan untuk investaSI terbesar ketujuh.

"Indonesia ingin agar pendidikan vokasi bisa diberi bantuan dari Jerman, terutama untuk bidang berkaitan dengan industri, baik kelistrikan, tekstil, Martim dan lain-lain," ungkap Jokowi.

Sebagai negara muslim terbesar, Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan Merkel juga bertukar pikiran penanganan terorisme dengan menggunakan pendekatan "hard power" maupun "soft power.

"Kalau kombinasi itu saya percaya penenganan (terorisme) lebih baik dan komprehensif," kata Jokowi.

Ketika ditanya terkait radikalisme di Indonesia, Presiden mengatakan, sebagai negara dengan penduduk sebesar 85% muslim, dimana 95% merupakan Islam moderat dan toleran.

"Tetapi kalau ada jumlah kecil yang radikal terorisme, tetap dilakukan pendekatan agar tidak merugikan negara dan rakyat. Sehingga pendekatan Indonesia dengan dua hal (hard dan soft). Itu yang kami lakukan," tutup Jokowi. (Antara)