Keputusan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara (moratorium) reklamasi di Teluk Jakarta  mendapat apresiasi dari anggota DPR. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem Fadholi menilai keputusan ini sangat tepat. 
 
“Keputusan Pemerintah ini sudah tepat, karena sesuai dengan amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (19/4/2016)
Menurut Fadholi, langkah yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta kementerian lainnya telah menjadi langkah solutif bagi kegaduhan yang sudah berlangsung selama beberapa minggu ini.
“Saya kira dengan moratorium ini bisa menjadi solusi sebelum ada keputusan final dan mengikat sehingga ada jawaban bagi keresahan dan kegaduhan bagi masyarakat DKI terutama yang tinggal di pesisir pantai Jakarta,” kata Kapoksi Komisi IV ini.
Baginya, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini memberi manfaat bagi semua pihak dan tidak terjaid kerusakan lingkungan yang lebih besar. 
"Marilah kita bersama mencari jalan terbaik agar ditemukan win-win solution bagi seluruh pihak," imbuhnya.               
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyepakati moratorium terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin kemarin (18/4/2016).
Berita Terkait
- 
            
              Viral Aksi Mogok Siswa SMAN 1 Cimarga, Publik Malah Temukan Kerusakan Lingkungan Lewat Google Earth
 - 
            
              Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
 - 
            
              Kerusakan Lingkungan di Halmahera Timur Jadi Sorotan Komika
 - 
            
              Menteri LH: Lingkungan Rusak Bisa Picu Stunting, Bagaimana Katiannya?
 - 
            
              Hutan Adat Terancam: Izin Konsesi Kayu Menggerogoti Identitas Masyarakat Mentawai
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid