Suara.com - Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke angkat bicara terkait pernyataan PT Muara Wisesa Samudra (PT MWS) yang mengaku telah menghentikan proyek reklamasi di Pulau G atau Pluit.
Diding Setyawan, perwakilan forum nelayan di Muara Angke mengatakan jika PT MWS yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) tetap melakukan kegiatan, meski ada kesepakatan dari pemerintah untuk memoratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Masih, masih ada kegiatan. Dia malah nyolong-nyolong malem (kegiatannya)," kata Diding, saat dihubungi, Kamis (21/4/2016).
Bahkan, Diding menyebut setelah ribuan nelayan melakukan aksi penyegelan Pulau G pada Minggu (17/4) lalu, PT MWS tetap melanjutkan aktivitas pengerukan tanah di pulau buatan tersebut.
"Setelah kita di sana (aksi penyegelan), juga malamnya udah berbuat," kata Diding.
Diding mengatakan, pasca-pemerintah memutuskan reklamasi ditunda, para nelayan juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas di Pulau G.
"Sebenarnya sikap kita nelayan kan, tinggal menunggu patuhnya pengembang aja. Kita juga sebenarnya tetap ngawasin," kata dia.
Lebih lanjut, Diding menambahkan jika dalam waktu dekat, para nelayan berencana melakukan aksi lanjutan penolakan reklamasi 17 pulau buatan.
"Artinya, kalau masih ada aktivitas, mungkin kita akan menyusun kekuatan lagi. Saya dan seluruh nelayan tidak akan tinggal diam. Beberapa hari ke depan lagi, kita akan kumpulin massa lagi. Ya, kalau mereka tetap melakukan aktivitas, jangan salahin nelayan ya, kalau ada tindakan anarkis. Kita sudah jenuh dengan pemerintah," jelas Diding.
Sebelumnya, Asisten Vice President Public Relations & General Affairs PT MWS, Pramono, mengaku pihaknya akan kooperatif mengikuti ketentuan pemerintah terkait adanya moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta. Terkait hal itu, pihaknya diakui telah menghentikan kegiatan reklamasi di Pulau G atau Pluit City.
"PT Muara Wisesa Samudra adalah pengembang yang beritikad baik. Kami selalu beritikad baik untuk menjalankan proyek reklamasi dari pemerintah, terkait dengan pernyataan Gubernur, Menteri LHK, Menteri KKP, Menko, bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan dihentikan sementara. Kami adalah pengembang yang mematuhi peraturan pemerintah," kata Pramono, saat menggelar konfrensi pers di Bandar Djakarta, Bay Walk Mall Pluit, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2016).
Menurut Pramono, PT MWS selaku pihak pengembang akan tetap mematuhi aturan yang telah ditentukan pemerintah untuk memoratorium proyek pembangunan pulau buatan.
"Prinsip kami (adalah) mematuhi peraturan pemerintah dan pernyataan pejabat pemerintah. Kami saat ini dalam proses penghentian proyek reklamasi sementara waktu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!