Demo kelompok JALA desak tangkap Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/4/2016). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) terus berdatangan. Kali ini giliran salah satu kelompok lawan Ahok yang bernama Jaringan Aksi Lawan Ahok(JALA) yang datang ke Gedung KPK. Mereka menilai Ahok sudah terbukti korupsi dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kasus RS Sumber Waras memperjelas bahwa Ahok jelas-jelas korupsi. Kasus reklamasi Teluk Jakarta memperjelas bahwa Ahok bermasalah. Kami mendukung KPK untuk segera tangkap Ahok," kata Koordinator Aksi JALA, Sunarto di teras Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(22/4/2016).
Selain disebut terbukti melakukan korupsi, mereka juga mengatakan bahwa Ahok adalah Gubernur yang dalam menjalankan pemerintahannya sangatlah arogan dan sewenang-wenang. Penggusuran tumah warga miskin tanpa peduli membuat mereka juga menilai bahwa Mantan Bupati Belitung Timur tersebut sebagai pemimpin Barbar.
"Kenapa Gubernur DKI Jakarta, Ahok sangat arogan dan sewenang-wenang, Ahok adalah pemimpin Barbar, reklamasi juga bar-bar," kata Sunarto.
Karena itu mereka meminta agar KPK berani menetapkan Ahok sebagai tersangka. Selain itu, Ahok juga mereka nilai pantas dipenjara karena melecehkan institusi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ahok harus dipenajra, dia sudah menghina lembaga negara seperti BPK," kata Sunarto.
Dalam aksi yang berlangsung diteras Gedung KPK tersebut, Sunarto dan kawan-kawannya datang dengan mengenakan topeng bergambarkan wajah Ahok. Selain itu, mereka juga membawa jala untuk menjelaskan bahwa matinya kehidupan para nelatan yang sudah dihancurkan oleh Ahok.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Korupsi JTTS Direncanakan Bintang Perbowo Jauh Sebelum Jadi Bos Hutama Karya
-
'Mangkir Berjamaah?' 4 Saksi Korupsi Digitalisasi SPBU Kompak Absen dari Panggilan KPK
-
Bantah Ditanya 'Uang Haram' Korupsi Haji, Anggota DPRD Mojokerto Beberkan Ini Usai Diperiksa KPK
-
Diungkap KPK, 57,33 Persen Pegawai Lihat Pejabat Menyalahgunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
-
Skandal Haji Rp1 Triliun: KPK Garap Anggota DPRD Mojokerto, 400 Travel dan 13 Asosiasi Terseret
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah