Suara.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta memprotes keras tindakan panitia pameran World Tobacco Process and Machinery (WTPM) di Hall D2, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, yang pada Rabu pagi (27/4/2016) menghalangi-halangi jurnalis Al Jazeera meliput acara tersebut. Tim Al Jazeera: reporter Step Vaessen, produser Syarina Hasibuan, dan juru kamera Bobby Gunawan dilarang meliput pameran tersebut karena, menurut panita, acara itu terbatas dan harus daftar online lebih dulu. Pameran berlangsung hingga Kamis, (28/4/20106).
Masalah ini bermula ketika tim Al Jazeera akan masuk melalui pintu masuk Hall D. Reporter Step melewati metal detektor dan pemeriksaan polisi, dua temannya menunggu di antrean. Tiba-tiba panitia bernama Adiwan Djohanli, President Commissioner PT Kelie Chemical World, melarang tim Al Jazeera masuk gedung pameran. Panitia membawa tim Al Jazeera keluar dari area pintu masuk dan melarang meliput. Tim Al Jazeera kemudian berada di luar area Hall D2, yang masuk wilayah publik.
Di luar arena pameran itulah, juru kamera Al Jazeera mengarahkan kamera ke arah Step yang meminta klarifikasi ke Adiwan Djohanli terkait dengan pelarangan masuk tersebut. Al Jazeera berupaya untuk tetap meliput acara tersebut walau hanya bisa dari kejauhan. Tiba-tiba Adiwan mendorong kamera dan berusaha menutupi lensa, seraya berkata keras, "Jangan, Pak," kata Adiwan sambil mendorong dan menutup kamera Al Jazeera. “Kamu harus minta izin dulu,” kata dia. Semua kejadian ini terekam oleh kamera. Produser Syarina menjawab bahwa mereka berhak melakukan tugas jurnalistik karena ini mereka mengambil gambar di luar gedung pameran.
Jurnalis Al Jazeera menghargai sikap panitia yang tidak mengizinkan masuk ke dalam ruang pameran tersebut. Tapi tindakan panitia melarang dan mendorong kamera jurnalis yang sedang mengambil gambar di luar ruang pameran tidak bisa dibenarkan. Tindakan tersebut termasuk menghalang-halangi jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik. “Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Itu sudah mengancam kebebasan pers,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim, dalam keterangan resmi, Kamis (28/4/2016).
Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung dalam kesempatan yang sama menyatakan tindakan panitia yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik para jurnalis tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tindakan panitia ini merupakan tindakan yang mengancam kebebasan pers. Menurut Undang-Undang Pers, jurnalis dilindungi oleh undang-undang saat menjalankan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari proses peliputan sampai sampai pemuatan atau penyiaran berita dilindungi oleh undang-undang.
"Adapun tindakan panitia yang melawan hukum itu juga bisa dipidanakan. Pasal 18 menyatakan setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas pers terancam dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda Rp 500 juta," kata Erick.
Terkait dengan tindakan panitia pameran pameran World Tobacco Process and Machinery (WTPM) itu, Erick menegasan bahwa AJI Jakarta memprotes keras tindakan panitia yang melarang dan menghalang-halangi jurnalis Al Jazeera meliput pameran tersebut. "Selain itu, kami mendesak panitia pameran untuk mentaati UU Pers dengan cara tidak menutup-nutupi kegiatan pameran dan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik para jurnalis," tutup Erick.
Berita Terkait
-
Solidaritas untuk Kebebasan Pers, Jurnalis Jambi Gelar Aksi
-
Komdigi Jamin Kebebasan Pers Saat Demo: No Sensor, No Pembatasan!
-
Kolaborasi Brutal: Sekuriti, Brimob dan Ormas Keroyok Wartawan di Serang, 4 Jadi Tersangka
-
80 Tahun Indonesia Merdeka; Ironi Kemerdekaan Jurnalis di Antara Intimidasi dan Teror
-
HUT AJI ke-31: Jurnalis Dihadapkan Represi, PHK, Hingga Ancaman AI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara