Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam rapat pleno menetapkan sumbangan wajib bagi calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp1 miliar.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Muhammad Qodari menilai sumbangan wajib yang ditetapkan partai merupakan sistem baru yang terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia.
Namun, dengan ditetapkan Rp1 miliar, bisa lebih jelas nilainya dan peruntukannya dalam pemilihan calon ketua umum.
"Menurut saya, ini suatu eksperimen yang baik, artinya menganggarkan sumbangan politik supaya pertama lebih jelas angka prosesnya dan kedua lebih jelas peruntukannya," ujar Qodari kepada Suara.com, Jumat (29/4/2016).
Tak hanya itu, dirinya menilai sumbangan wajib sebesar Rp 1 miliar merupakan hal yang wajar bagi partai yang berlambang pohon beringin.
"Untuk Partai sebesar Golkar angka seperti itu cukup bisa diterima, lain kalau angkanya Rp 10 miliar. Kalau Rp 1 miliar untuk partai sebesar Golkar masih wajarlah," ucap Direktur Eksekutif Indobarometer.
Menurutnya yang terjadi selama ini dalam bursa pemilihan ketua umum dalam sebuah partai, tidak ada aturan, namun pastinya kontribusi masing-masing caketum yang ingin maju dalam Pemilihan Ketua Umum pasti akan dituntut.
"Selama ini kalau nggak ada aturan itu terjadi juga proses sumbangan menyumbang kontribusi. Malah jadinya liar, kalau dengan cara seperti ini kan ada koridornya. Yang penting dijaga adalah ketika sudah dibikin legal seperti ini, takutnya ada ilegal-ilegal lain," jelas Qodari.
Adapun terkait kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar, Qodari melihat semua kandidat punya kualitas dan pengalaman dalam memimpin.
Meski begitu, dirinya memprediksi calon Ketua Umum Partai Golkar yang terkuat yakni calon Ketua Umum yang memiliki dukungan dari daerah dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Saya pribadi melihatnya dukungan Pak ARB masih penting sekali. Kalau dukungan dari daerah, ada kaitannyanya dengan Pak ARB. Jadi Pak ARB jadi salah satu kunci," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Nama Puteri Komarudin Hingga Raffi Ahmad Mencuat Isi Kursi Menpora, Ini Jawaban Bahlil
-
Tutut Soeharto Bertarung di Munaslub Golkar? DPD Sulsel Solid ke Bahlil Lahadalia
-
Tutut Soeharto Bakal Jadi Ketua Golkar? Mekeng Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Wacana Panas Ini
-
Kader Partai Golkar Dukung Tutut Soeharto Gantikan Bahlil Lahadalia
-
Faktor Adik, Tutut Soeharto Diprediksi Dapat Restu Prabowo Geser Bahlil di Partai Golkar
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama