Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap buruh yang hari ini turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) memenuhi janji untuk menjaga ketertiban.
"Kan mereka kemarin menjamin kalau nggak akan anarkis," kata Ahok di kediaman pribadi, Pantai Mutiara Blok J, nomor 39, Jakarta Utara.
Ahok yakin aksi buruh hari ini tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat, mengingat dilaksanakan bertepatan dengan hari libur.
"Ya nggak apa-apa, sekarang kan hari libur juga jadi nggak terlalu ganggu aktivitas warga lain di Jakarta," kata.
Ahok percaya aparat keamanan dapat menjaga pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional.
"Jadi kita percayakan saja sama mereka dan petugas keamanan yang bertugas," katanya.
Sebanyak 8.153 petugas dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengamankan kawasan Jakarta Pusat. Daerah ini akan menjadi titik sentral aksi para pekerja dalam aksi May Day.
"Ada 8.153 di khusus di Jakarta Pusat," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Suyatno saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Rinciannya, di depan Istana Negara akan ditempatkan 2.133 petugas, depan Istana Wakil Presiden dijaga 354 petugas, di Bundaran Hotel Indonesia sebanyak 1.367 petugas.
Di depan Balai Kota DKI Jakarta akan dijaga 427 petugas, di kawasan Patung Kuda Indosat akan ditempatkan 504 petugas, Jalan M. H. Thamrin - Silang Monas sebanyak 421 petugas, Tugu Tani sebanyak 245 personil, dan di Masjid Istiqlal sebanyak 354 petugas.
Kemudian, sebanyak 1.565 petugas ditempatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di depan gedung MPR/DPR ditempatkan 783 petugas,
Dalam pernyataan tertulis Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal titik kumpul aksi buruh sejabodetabek di jakarta hari ini adalah di kawasan Patung Kuda, Indosat, bukan di Bundaran HI, demi menghormati masyarakat yang sedang mengikuti acara car free day).
Aksi di Jakarta, katanya, akan diikuti 150 ribu buruh. Dari Patung Kuda, buruh akan long march ke depan Istana Negara dan pada pukul 13.00 WIB, akan bergerak ke GBK untuk mendeklarasikan ormas buruh bernama Rumah Rakyat Indonesia dan Organisasi Rakyat Indonesia.
Isu yang dituntut dalam May Day, pertama cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tenang pengupahan. Kedua, tolak upah murah, naikkan upah minimum 2017 Rp650 ribu, dan stop kriminalisasi buruh serta stop PHK.
Ketiga, tolak proyek reklamasi dan tolak penggusuran serta tolak RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Dan keempat, deklarasi ormas buruh dengan nama Rumah Rakyat Indonesia dan ORI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran