Suara.com - Buruh yang tergabung Kongres Aliasi Buruh Indonesia memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk memperingati Hari Buruh Internasional, Minggu (1/5/2016) siang. Mereka sedang longmarch menuju Istana Merdeka.
Kapolsek Menteng Komisaris Ronald Adrianto Purba mengatakan buruh boleh melewati Bundaran HI karena jam acara car free day sudah selesai jam 11.00 WIB tadi.
"Nggak udah lewatin jam CFD. Mereka cuma longmarch aja sama untuk mengatur barisan aja," kata Ronald.
Aksi buruh membuat arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI tersendat.
Polisi mengimbau buruh untuk segera berkumpul di sekitar Monas bersama rekan-rekan yang sudah menunggu.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyarto mengatakan usai demo di depan Istana Merdeka dan Monas, aparat gabungan akan mengawal bus-bus buruh untuk melanjutkan aksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
"Nanti dari dia (buruh) orasi di Istana, kita kan akan kawal menggunakan bus lagi ke GBK," katanya.
Kapolda berharap peringatan May Day hari ini berlangsung lancar.
"Bentuknya tadi yang saya sampaikan ada yang orasi, ada yang menampilkan seni, budaya, tari dan kemudian kegiatan-kegiatan macam bakti sosial ada juga kegiatan masalah syukuran di wilayah-wilayah udah kita imbau. Dan itu udah dilakukan," katanya.
Buruh yang turun ke jalan berasal dari berbagai organisasi.
Aksi di depan gedung DPR diikuti sekitar 2.000 buruh dari Serikat Pekerja Nasional dan Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia. Mereka membawa spanduk dengan tulisan: Indonesia Banyak Orang Pinter Berkedok Investasi Masak Mau Pakai Tenaga Asing" dan "Pak Jokowi Turunkan Harga BBM dan Sembako."
Mereka mengusung berbagai isu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan KSPI mengusung empat isu besar.
Pertama cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tenang pengupahan. Kedua, tolak upah murah, naikkan upah minimum 2017 Rp650 ribu, dan stop kriminalisasi buruh serta stop PHK.Aksi hari ini diikuti oleh berbagai organisasi buruh. Dalam pernyataan tertulis Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan ada empat isu yang diusung.
Ketiga, tolak proyek reklamasi dan tolak penggusuran serta tolak RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Dan keempat, deklarasi ormas buruh dengan nama Rumah Rakyat Indonesia dan ORI.
Selain di Jakarta, buruh juga demo di sejumlah kota besar, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi