Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung rupanya sangat tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Steering Committee berupa persyaratan bagi bakal calon Ketua Umum untuk menyerahkan uang minimal Rp1 Miliar. Uang tersebut diklaim akan digunakan untuk membantu biaya operasional Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sekaligus menghindari politik uang.
Padahal menurut Akbar, Munas dan Munaslub bukan merupakan hal baru yang dilakukan oleh partai sebesar Golkar. Karena itu, kata dia, tanpa uang pun, Munas dan Munaslub bisa saja dilakukan.
"Padahal sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa. apalagi kalau memang sudah bisa atau kalau masih bisa pakai uang, masih bisa pakai iuran, urunan, masih bisa," kata Akbar di Gado-Gado Boplo Jalan Gereja Theresia Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Golkar tersebut mengatakan, jika memang partai meminta kadernya mengumpulkan iuran, maka dirinya pun siap memberikan sumbangan. Namun, kata dia, pemberian iuran pun harus didasarkan pada kemampuan atau kondisi keuangan setiap kader, tanpa harus ada patokan jumlah, apalagi jika sampai dipaksakan.
"Kami pun dari Wantim pun kalau diminta pasti kami juga akan ikut berikan urunan. Oleh karena itu, menurut saya kalau seperti ini maka tidak dipertahankan adanya iuran, dan hal ini akan dampak yang menurunkan Partai Golkar di mata publik," katanya.
Akbar bahkan memprediksi, Munaslub yang akan berlangsung pada tanggal 15-17 Mei 2016 mendatang itu akan sama nasibnya dengan Konvensi yang pernah diadakan Golkar pada Tahun 2004 untuk mencalonkan seorang Presiden. Kata dia, pada saat itu dirinya dikalahkan oleh Jenderal (Purn) Wiranto melalui dua putaran. Namun, dia menduga bahwa dirinya kalah karena adanya praktek transaksional dengan mengutamakan uang.
"Nah itu lah yang terjadi pada waktu itu, putaran pertama saya yang menang, kedua pak Wiranto. Aturannya harus 50 persen lebih, maka diadakanlah putaran kedua antara saya dan pak Wiranto. Disitulah saya menduga merasakan pada putaran kedua itu ada terjadi transaksi, bukan tidak mungkin terjadi karena uang," kata Akbar.
Karenanya dia pun sejak awal sudah menyampaikan kepada Steering Committee agar persyaratan tersebut tidak dilaksanakan. Namun sayang, anjuran tersebut tidak didengar oleh SC dan hingga saat ini terus dilaksanakan, meskipun sudah ada peringatan dari KPK.
Pada Jumat (6/7/2016) kemarin, SC pun sudah memutuskan enam bakal Caketum Goklkar yang resmi, karena sudah menyerahkan uang Rp1 Miliar. Mereka adalah, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Ade Komaruddin, Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Aziz Syamsudin. Sementara dua lainnya yang diberi kesempatan lagi karena belum menyerahkan uang adalah Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo.
Berita Terkait
-
Tutut Soeharto Bertarung di Munaslub Golkar? DPD Sulsel Solid ke Bahlil Lahadalia
-
Tutut Soeharto Bakal Jadi Ketua Golkar? Mekeng Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Wacana Panas Ini
-
Kader Partai Golkar Dukung Tutut Soeharto Gantikan Bahlil Lahadalia
-
Faktor Adik, Tutut Soeharto Diprediksi Dapat Restu Prabowo Geser Bahlil di Partai Golkar
-
Mbak Tutut Bakal Gantikan Bahlil Pimpin Partai Golkar? Jerry: Dia Akan Didukung Presiden
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!