Suara.com - Warga Umbulharjo, Yogyakarta mengaku tidak menyuruh organisasi profesi, Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Yogyakata pindah kantor. Ini menyusul buntut kericuhan saat peringatan hari kebebasan pers internasional di kantor AJi Yogyakarta, Senin (3/4/2015).
Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria mengatakan sudah bertemu dengan warga sekitar AJI Yogyakarta mengontrak rumah di Jalan Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo. Mereka mendatangi ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar.
"Keinginan untuk menyuruh AJI pindah bukan dari warga sekitar," jelas Anang saat berbincang dengan suara.com, Minggu (8/5/2016).
Anang mengakui jika kericuhan saat gelaran acara peringatan hari kebebasan pers internasional di kantor AJi Yogyakarta membuat warga resah. Warga resah karena kedatangan ormas radikal menentang AJI Yogyakarta memutar film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' karya Rahung Nasution.
"Sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika massa tidak datang. Warga memang resah, tapi karena kedatangan massa itu," jelas dia.
Sampai saat ini AJI Yogyakarta masih berkantor di tempat yang sama. Mereka sudah 3 tahun berkantor di sana. Sementara awal 2016 lalu, kontrak rumah itu diperpanjang sampai Januari 2017.
Sebelumnya acara peringatakan hari kebebasan pers internasional itu sedianya diisi dengan pentas musik dan pemutaran film 'Pulau Buru Tanah Air Beta karya' Rahung Nasution. Pagi hari sebelum acara, AJI Yogyakarta telah mengirim surat undangan ke Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Prasta Wahyu Hidayat dan Kepala Resor Kota Yogyakarta untuk menghadiri acara tersebut.
Sorenya sejumlah polisi mendatangi Sekretariat AJI Yogyakarta dan mereka menanyakan izin acara. Polisi menyatakan ada sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pemutaran film tersebut.
Singkat cerita, acara tersebut malam itu dibubarkan oleh Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta Komisaris Sigit Haryadi atas perintah Kapolda DIY. Puluhan massa yang berseragam FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI Polri) juga mengintimidasi panitia dan mendesak pembubaran acara. Panitia dipaksa membatalkan pemutaran film walau seratusan jurnalis dan aktivis telah siap untuk menonton. Acara diakhiri dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Darah Juang.
Berita Terkait
-
Indonesia Terima 'Tongkat Estafet' Tuan Rumah WPFD 2017
-
Kontras Beberkan Perilaku Polisi di World Press Freedom Day Yogya
-
AJI Jakarta Kecam Keras Pembubaran World Press Freedom di Yogya
-
Kronologis Pembubaran Malam World Press Freedom Day di Yogyakarta
-
AJI Jakarta Protes Keras ke Panitia Pameran Industri Tembakau
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO