Suara.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa (BPM) NTT Peduli Golkar mendesak komite etik Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan Setya Novanto dalam bursa calon ketua umum. Hal ini disampaikan lantaran Novanto dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik selama berkancah di dunia politik.
"Akan diupayakan, kita akan dorong terus," kata Ketua BP NTT Peduli Golkar Guche Montero saat menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).
Alasan menuntut Novanto digugurkan dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata Guche, basis daerah pemilhan Novanto ada di NTT. Menurutnya, selama menjadi anggota DPR belum ada kontribusi yang konkret bagi warga NTT.
"Jadi pak Setnov itu basis kami, kalau punya cacat hukum dan politik kenapa dipertahankan. Jadi itu masyarakat minor yang dikorbankan. Itu menjadi penilaian," kata dia.
Dia meminta mekanisme dalam pencalonan ketua umum partai Golkar nantinya bisa melahirkan pemimpin partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berharap, nama-nama yang telah masuk dalam bursa pencalonan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di aspek hukum maupun politik.
"Kita mengharapkan mekanisme yang kredibel. Misalnya tidak ada kader-kader yang cacat," kata dia.
Menurut dia juga jika Novanto maju sebagai sebagai caketum merupakan kemunduran bagi kredibilitas dan integritas partai Golkar. Dia menuding Novanto korupsi.
"Perilaku koruptif dan konspiratif yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai punggawa 'Pohon Beringin' menjadi tamparan keras ke wajah Partai dan juga institusi negara," kata Guche.
"Kami mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik," kata dia.
Dia berharap adanya seruan ini bisa menjadi rekomendasi kepada internal Partai Golkar untuk bisa memilih caketum yang tidak memiliki kecacatan dalam aspek hukum maupun politik.
"Mendorong re-transformasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki track record negatif baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya