Suara.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa (BPM) NTT Peduli Golkar mendesak komite etik Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan Setya Novanto dalam bursa calon ketua umum. Hal ini disampaikan lantaran Novanto dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik selama berkancah di dunia politik.
"Akan diupayakan, kita akan dorong terus," kata Ketua BP NTT Peduli Golkar Guche Montero saat menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).
Alasan menuntut Novanto digugurkan dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata Guche, basis daerah pemilhan Novanto ada di NTT. Menurutnya, selama menjadi anggota DPR belum ada kontribusi yang konkret bagi warga NTT.
"Jadi pak Setnov itu basis kami, kalau punya cacat hukum dan politik kenapa dipertahankan. Jadi itu masyarakat minor yang dikorbankan. Itu menjadi penilaian," kata dia.
Dia meminta mekanisme dalam pencalonan ketua umum partai Golkar nantinya bisa melahirkan pemimpin partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berharap, nama-nama yang telah masuk dalam bursa pencalonan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di aspek hukum maupun politik.
"Kita mengharapkan mekanisme yang kredibel. Misalnya tidak ada kader-kader yang cacat," kata dia.
Menurut dia juga jika Novanto maju sebagai sebagai caketum merupakan kemunduran bagi kredibilitas dan integritas partai Golkar. Dia menuding Novanto korupsi.
"Perilaku koruptif dan konspiratif yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai punggawa 'Pohon Beringin' menjadi tamparan keras ke wajah Partai dan juga institusi negara," kata Guche.
"Kami mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik," kata dia.
Dia berharap adanya seruan ini bisa menjadi rekomendasi kepada internal Partai Golkar untuk bisa memilih caketum yang tidak memiliki kecacatan dalam aspek hukum maupun politik.
"Mendorong re-transformasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki track record negatif baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru