Suara.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa (BPM) NTT Peduli Golkar mendesak komite etik Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan Setya Novanto dalam bursa calon ketua umum. Hal ini disampaikan lantaran Novanto dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik selama berkancah di dunia politik.
"Akan diupayakan, kita akan dorong terus," kata Ketua BP NTT Peduli Golkar Guche Montero saat menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).
Alasan menuntut Novanto digugurkan dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata Guche, basis daerah pemilhan Novanto ada di NTT. Menurutnya, selama menjadi anggota DPR belum ada kontribusi yang konkret bagi warga NTT.
"Jadi pak Setnov itu basis kami, kalau punya cacat hukum dan politik kenapa dipertahankan. Jadi itu masyarakat minor yang dikorbankan. Itu menjadi penilaian," kata dia.
Dia meminta mekanisme dalam pencalonan ketua umum partai Golkar nantinya bisa melahirkan pemimpin partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berharap, nama-nama yang telah masuk dalam bursa pencalonan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di aspek hukum maupun politik.
"Kita mengharapkan mekanisme yang kredibel. Misalnya tidak ada kader-kader yang cacat," kata dia.
Menurut dia juga jika Novanto maju sebagai sebagai caketum merupakan kemunduran bagi kredibilitas dan integritas partai Golkar. Dia menuding Novanto korupsi.
"Perilaku koruptif dan konspiratif yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai punggawa 'Pohon Beringin' menjadi tamparan keras ke wajah Partai dan juga institusi negara," kata Guche.
"Kami mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik," kata dia.
Dia berharap adanya seruan ini bisa menjadi rekomendasi kepada internal Partai Golkar untuk bisa memilih caketum yang tidak memiliki kecacatan dalam aspek hukum maupun politik.
"Mendorong re-transformasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki track record negatif baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!