Suara.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa (BPM) NTT Peduli Golkar mendesak komite etik Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan Setya Novanto dalam bursa calon ketua umum. Hal ini disampaikan lantaran Novanto dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik selama berkancah di dunia politik.
"Akan diupayakan, kita akan dorong terus," kata Ketua BP NTT Peduli Golkar Guche Montero saat menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).
Alasan menuntut Novanto digugurkan dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata Guche, basis daerah pemilhan Novanto ada di NTT. Menurutnya, selama menjadi anggota DPR belum ada kontribusi yang konkret bagi warga NTT.
"Jadi pak Setnov itu basis kami, kalau punya cacat hukum dan politik kenapa dipertahankan. Jadi itu masyarakat minor yang dikorbankan. Itu menjadi penilaian," kata dia.
Dia meminta mekanisme dalam pencalonan ketua umum partai Golkar nantinya bisa melahirkan pemimpin partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berharap, nama-nama yang telah masuk dalam bursa pencalonan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di aspek hukum maupun politik.
"Kita mengharapkan mekanisme yang kredibel. Misalnya tidak ada kader-kader yang cacat," kata dia.
Menurut dia juga jika Novanto maju sebagai sebagai caketum merupakan kemunduran bagi kredibilitas dan integritas partai Golkar. Dia menuding Novanto korupsi.
"Perilaku koruptif dan konspiratif yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai punggawa 'Pohon Beringin' menjadi tamparan keras ke wajah Partai dan juga institusi negara," kata Guche.
"Kami mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik," kata dia.
Dia berharap adanya seruan ini bisa menjadi rekomendasi kepada internal Partai Golkar untuk bisa memilih caketum yang tidak memiliki kecacatan dalam aspek hukum maupun politik.
"Mendorong re-transformasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki track record negatif baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar