Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016) malam. [Suara.com/Oke Atmaja]
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah tersangka mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi pada Rabu (4//5/2016) lalu. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka kasus pembahasan raperda tentang reklamasi itu penyidik menemukan uang senilai ribuan dollar Amerika Serikat.
"Penyidik KPK membongkar brankas di kediaman MSN, tersangka kasus raperda reklamasi pada 4 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB. Dari brankas tersebut, ditemukan uang sebesar 10 ribu dolar AS (pecahan 100 dollar sebanyak 100 lembar)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin (9/5/2016).
Saat ini, penyidik KPK masih menyelidiki asal muasal uang tersebut dengan meminta konfirmasi dari Sanusi.
"Sedang didalami asal uangnya," kata Yuyuk.
"Penyidik KPK membongkar brankas di kediaman MSN, tersangka kasus raperda reklamasi pada 4 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB. Dari brankas tersebut, ditemukan uang sebesar 10 ribu dolar AS (pecahan 100 dollar sebanyak 100 lembar)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin (9/5/2016).
Saat ini, penyidik KPK masih menyelidiki asal muasal uang tersebut dengan meminta konfirmasi dari Sanusi.
"Sedang didalami asal uangnya," kata Yuyuk.
Taufik merupakan adik kandung dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
Ruang kerja Sanusi di DPRD telah disegel. Ruang kerja Taufik juga ikut disegel. Ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi juga digeledah KPK. Hasilnya ditemukan sejumlah berkas dan uang yang diduga berkaitan dengan kasus.
Dalam kasus Sanusi, KPK telah memanggil puluhan saksi, baik itu dari DPRD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan swasta.
Ruang kerja Sanusi di DPRD telah disegel. Ruang kerja Taufik juga ikut disegel. Ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi juga digeledah KPK. Hasilnya ditemukan sejumlah berkas dan uang yang diduga berkaitan dengan kasus.
Dalam kasus Sanusi, KPK telah memanggil puluhan saksi, baik itu dari DPRD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan swasta.
Rencananya, Selasa (10/5/2016) besok, KPK akan memeriksa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi.
Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah anak buah Ahok, seperti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuti Kusumawati yang sudah diperiksa berkali-kali.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Selain Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawannya, Trinanda Prihantoro.
KPK juga sudah meminta imigrasi mencekal sejumlah orang agar tidak bepergian ke luar negeri, untuk mempermudah penyidikan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu