Suara.com - Presiden Direktur PT. Kapuk Naga Indah, Nono Sampono mengeluhkan Izin Mendirikan Bangunan di pulau reklamasi C dan D tak kunjung dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kenyataan ini diungkapkan Nono di hadapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau proyek reklamasi.
"Kebetulan ada Pak Gubernur, kami berharap sudah hampir 2 tahun kami mengajukan IMB dan kita berharap akan turun rancang bangun kota sebagai bagian dari prasyarat IMB," ujarnya di area reklamasi Pulau D, Jakarta Utara, Rabu (4/5/2016).
Dia mengklaim setelah IMB tak kunjung turun, serta adanya dari keputusan Menko Maritim soal penghentian sementara pengerjaan proyek oleh sejumlah pengembang di Pantai Utara Jakarta, banyak puluhan ribu pekerja yang telantar. Moratorium reklamasi itu dikeluarkan supaya bisa mengkaji kembali mengenai peraturan proyek tersebut, karena peraturan saat ini dinilai masih tumpang tindih.
"Karena ini menyangkut di pulau ini bekerja lebih kurang 20 ribu, di dalamnya lebih dari 6 ribu nelayan pesisir yang bekerja, sekarang berhenti total hampir satu bulan," kata dia.
"Warung-warung di sana juga sepi, sewa rumah berhenti karena pada mudik, kami menghadapi masalah ini. Kami mohon Pak Gubernur masalah ini kalau bisa diperbolehkan dipercepat," kata Nono menambahkan.
Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan selama moratorium dihentikan sementara tidak diperbolehkan ada aktifitas pengerjaan di kawasan reklamasi.
"Semua kegiatan di pulau ini harus dihentikan sampai dengan bisa diselesaikan beberap hal. Selama berhenti harus disiapkan amdal, dan barulah dari situ bisa keluar izinya," kata Siti.
Berita Terkait
-
Pemilik Menunggak Cicilan KPR, Rumah Rp 2 M di Bekasi Dikosongkan
-
Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Suku Bunga Goyang Daya Beli, Pasar Properti 2026 Kini Lebih Rasional
-
Kredibilitas Jadi Kunci, Ini Alasan Memilih Pengembang Properti Tak Bisa Sembarangan
-
Tak Cuma Kredit, BTN Cetak Ratusan Developer Baru
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun