Suara.com - Kader Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi peserta fit and proper test bakal calon gubernur Jakarta, Hasniati, mengundurkan diri dari karena diminta panitia DPP PDI Perjuangan untuk membayar administrasi sebesar Rp5 juta. Dia mundur karena keberatan dengan aturan tersebut.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi diawal, tiba-tiba disuruh bayar," kata dia di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Hasniati baru menerima informasi adanya pembayaran administrasi tersebut dari stafnya semalam. Hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, Hasniati datang untuk konfirmasi. Namun, dia tidak dibolehkan masuk ke ruangan fit and proper test karena tidak mempersiapkan uang.
"Pas di meja registrasi tadi, kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," ujarnya.
Hasniati menyayangkan partai sekelas PDI Perjuangan masih meminta pembayaran untuk mengikuti fit and proper test. Kalau tidak bersedia membayar secara cash, otomatis namanya akan gugur.
"Pantas saja Ahok mundur. Dan jangan salah kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak korupsi itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap