Suara.com - Kader Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi peserta fit and proper test bakal calon gubernur Jakarta, Hasniati, mengundurkan diri dari karena diminta panitia DPP PDI Perjuangan untuk membayar administrasi sebesar Rp5 juta. Dia mundur karena keberatan dengan aturan tersebut.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi diawal, tiba-tiba disuruh bayar," kata dia di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Hasniati baru menerima informasi adanya pembayaran administrasi tersebut dari stafnya semalam. Hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, Hasniati datang untuk konfirmasi. Namun, dia tidak dibolehkan masuk ke ruangan fit and proper test karena tidak mempersiapkan uang.
"Pas di meja registrasi tadi, kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," ujarnya.
Hasniati menyayangkan partai sekelas PDI Perjuangan masih meminta pembayaran untuk mengikuti fit and proper test. Kalau tidak bersedia membayar secara cash, otomatis namanya akan gugur.
"Pantas saja Ahok mundur. Dan jangan salah kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak korupsi itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
Terkini
-
Bikin 'Sus'! KPU Bantah Ubah Data Gibran, tapi Akui Selidiki Perubahan Tampilan Website
-
Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi
-
Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Pemerintah Push SMK Genjot Skill Bahasa Asing Sejak Kelas 1
-
Wamen Stella Jelaskan Skema Sekolah Garuda: 80 Persen Gratis 20 Persen Berbayar, Prioritas Prestasi!
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Total, Gubernur DKI Turun Tangan
-
Jelang Hari Tani 2025, AGRA Sebut Kebijakan Agraria Pemerintahan Prabowo Hanya Untungkan Elite
-
Gara-gara Tak Dibuatkan Mie Instan, Suami di Cakung Tega Bakar Istri hingga Tewas
-
Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
-
Pemda Diingatkan Mendagri Agar Realisasikan Pendapatan dan Belanja Sesuai Target