Suara.com -
Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan pemerintah tidak mendukung kandidat calon ketua umum Golkar tertentu. Ketum Golkar akan dipilih saat musyawarah nasional (Munas) luar biasa 14 sampai 17 Mei nanti di Bali.
"Pemerintah tidak mendukung siapa-siapa. Pemerintah (terserah) siapa saja yang terpilih, itu yang disampaikan pada saya," kata Ical saat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Menurut Ical, kehadiran Jokowi membuka Munaslub Golkar merupakan sebuah kehormatan bagi partainya setelah sempat terjadi perpecahan menjadi dua kubu.
"Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Semua partai atau organisasi tentu mengharapkan itu (kehadiran Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tentu berkepentingan, bahwa presiden datang suatu kehormatan bagi partai atau organisasi mana pun. Baik itu Muhammadiyah, NU, semuanya kalau presiden datang kan baik," ujar dia.
Dalam Munaslub Golkar nanti, Jokowi akan memberikan pengarahan kepada peserta. "Iya nanti ada pengarahan," jelas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah