Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo mendukung Setya Novanto menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Golkar. Dia menegaskan Pemerintah tidak ingin mencampuri pemilihan orang nomor satu di partai berlambang beringin tersebut.
"Pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau jadi Ketua Umum Golkar," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Dalam hal ini, Jokowi mempersilahkan Partai Golkar melakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya adalah memilih calon ketua umum secara demokratis.
"Eranya sekarang ini terbuka, era demokrasi, dan Pemerintah sangat menghargai kemandirian Parpol. Sehingga dengan demikian tak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di partai Golkar," ujar dia.
Terkait ada pejabat atau Menteri Kabinet yang berlatar belakang partai Golkar mendukung salah satu kandidat, menurut Pramono, yang bersangkutan tentu bukan representasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Pejabat yang mendukung salah satu kandidat calon Ketum Golkar berlatar belakang sebagai kader Golkar itu merujuk kepada Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang belakangan santer diberitakan memberikan dukungan kepada Setya Novanto, eks Ketua DPR RI.
"Bahwa kemudian ada orang per orang yang memiliki latar belakang sebagai kader Golkar, ya silahkan saja kalau mau mendukung. Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah Pemerintah (mendukung). Karena yang bersangkutan kader Golkar, kalau kader Golkar yang silahkan saja untuk berikan dukungan. Itu urusan personal," tegas dia.
Pramono mengakui, memang belakangan banyak petinggi Golkar menanyainya mengenai apakah betul Luhut mengatasnamakan Presiden Jokowi mendukung Setya Novanto. Dirinya pun menegaskan tidak da.
"Yang paling penting ditegaskan supaya tidak jadi rumor, karena banyak juga petinggi Golkar yang menanyakan kepada kami apakah ada hal tersebut (Presiden mendukung Novanto). Sebagai Pemerintah kami tidak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalau pun ikut campur itu cuma membuka (Munas) itu karena memang diundang, gak ada yang lain," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Jokowi dan Sri Mulyani! Ini Daftar Nama Tokoh RI yang Disebut di Epstein Files
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Prabowo Fokus Bawa Indonesia Superpower, Jokowi Disebut Mulai Jadi Masa Lalu
-
Nama Jokowi dan Sri Mulyani Muncul di Epstein Files, Ternyata Begini Konteksnya
-
Wasekjen PSI Ibaratkan Jokowi Tanpa Piala Dunia, Menang Pemilu 2029 Jadi Penutup Karier
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai