Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo mendukung Setya Novanto menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Golkar. Dia menegaskan Pemerintah tidak ingin mencampuri pemilihan orang nomor satu di partai berlambang beringin tersebut.
"Pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau jadi Ketua Umum Golkar," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Dalam hal ini, Jokowi mempersilahkan Partai Golkar melakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya adalah memilih calon ketua umum secara demokratis.
"Eranya sekarang ini terbuka, era demokrasi, dan Pemerintah sangat menghargai kemandirian Parpol. Sehingga dengan demikian tak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di partai Golkar," ujar dia.
Terkait ada pejabat atau Menteri Kabinet yang berlatar belakang partai Golkar mendukung salah satu kandidat, menurut Pramono, yang bersangkutan tentu bukan representasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Pejabat yang mendukung salah satu kandidat calon Ketum Golkar berlatar belakang sebagai kader Golkar itu merujuk kepada Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang belakangan santer diberitakan memberikan dukungan kepada Setya Novanto, eks Ketua DPR RI.
"Bahwa kemudian ada orang per orang yang memiliki latar belakang sebagai kader Golkar, ya silahkan saja kalau mau mendukung. Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah Pemerintah (mendukung). Karena yang bersangkutan kader Golkar, kalau kader Golkar yang silahkan saja untuk berikan dukungan. Itu urusan personal," tegas dia.
Pramono mengakui, memang belakangan banyak petinggi Golkar menanyainya mengenai apakah betul Luhut mengatasnamakan Presiden Jokowi mendukung Setya Novanto. Dirinya pun menegaskan tidak da.
"Yang paling penting ditegaskan supaya tidak jadi rumor, karena banyak juga petinggi Golkar yang menanyakan kepada kami apakah ada hal tersebut (Presiden mendukung Novanto). Sebagai Pemerintah kami tidak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalau pun ikut campur itu cuma membuka (Munas) itu karena memang diundang, gak ada yang lain," tandasnya.
Berita Terkait
- 
            
              Pengamat Ungkap Kontras Jokowi dan Prabowo, Dulu 60% Kepuasan Publik Tenang, Kini 90% Sepertiga 98
 - 
            
              Rocky Gerung Bongkar 'Sogokan Politik' Jokowi ke Prabowo di Balik Manuver Budi Arie
 - 
            
              Sindiran Brutal 'Tolol Natural' Balas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
 - 
            
              Rocky Gerung: Dengan Seizin Pak Jokowi, Maka Projo Akan Dihibahkan ke Gerindra
 - 
            
              Jalan Ketiga Lukas Luwarso: Buru Ijazah Asli Jokowi, Bongkar Dugaan 'Operasi' Penutupan Fakta
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
 - 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah